Contoh soal Hukum Konstitusi, Lembaga Negara & Ilmu Perundang-undangan

15 soal pilihan ganda. Jawab dulu, lalu buka pembahasannya untuk melihat alasan setiap pilihan.

  1. Soal 1

    Manakah pernyataan yang paling tepat tentang konstitusionalisme?

    1. A. Konstitusionalisme berarti negara wajib memiliki satu naskah undang-undang dasar tertulis.
    2. B. Konstitusionalisme berarti pembatasan kekuasaan yang terlembagakan, efektif, dan teratur.
    3. C. Konstitusionalisme berarti kekuasaan tertinggi dipegang oleh lembaga pembentuk konstitusi.
    4. D. Konstitusionalisme berarti konstitusi tidak boleh diubah.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Naskah tertulis bukan syarat; Inggris dikenal berkonstitusi tanpa satu naskah tunggal.
    B. Benar
    Ini rumusan Friedrich yang dikutip Jimly Asshiddiqie.
    C. Kurang tepat
    Gagasannya justru membatasi semua kekuasaan, termasuk kekuasaan pembentuk aturan.
    D. Kurang tepat
    Konstitusi dapat diubah; yang diatur adalah caranya.

    Dibahas di unit Teori konstitusi dan konstitusionalisme.

  2. Soal 2

    Menurut kutipan Andrews dalam karya Jimly Asshiddiqie, selain membatasi kekuasaan, konstitusi juga ...

    1. A. menghapus kedaulatan rakyat.
    2. B. memberi legitimasi pada kekuasaan pemerintahan.
    3. C. menggantikan fungsi pengadilan.
    4. D. melarang adanya perubahan formal.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Konstitusi justru menyalurkan kewenangan dari rakyat.
    B. Benar
    Dokumen konstitusi menjadi dasar sah kekuasaan.
    C. Kurang tepat
    Konstitusi tidak menggantikan pengadilan.
    D. Kurang tepat
    Konstitusi justru mengatur cara perubahannya.

    Dibahas di unit Teori konstitusi dan konstitusionalisme.

  3. Soal 3

    Penjelasan UUD 1945 menurut Aturan Tambahan Pasal II UUD 1945 hasil perubahan ...

    1. A. tetap menjadi bagian naskah UUD.
    2. B. tidak lagi menjadi bagian naskah UUD karena UUD terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal.
    3. C. menjadi bagian naskah yang diubah oleh Presiden.
    4. D. berlaku sebagai pasal tambahan nomor terakhir.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Naskah hanya terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal.
    B. Benar
    Itu bunyi Aturan Tambahan Pasal II.
    C. Kurang tepat
    Presiden tidak berwenang mengubah UUD.
    D. Kurang tepat
    Tidak ada ketentuan demikian.

    Dibahas di unit Teori konstitusi dan konstitusionalisme.

  4. Soal 4

    Berapa ambang pengusulan perubahan pasal UUD 1945 dalam sidang MPR?

    1. A. sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota MPR.
    2. B. sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah anggota MPR.
    3. C. sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu dari jumlah anggota.
    4. D. sekurang-kurangnya tiga perempat dari jumlah anggota.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Itu syarat kehadiran sidang.
    B. Benar
    Ambang pengusulan ada di Pasal 37 ayat (1) UUD 1945, yaitu sepertiga anggota.
    C. Kurang tepat
    Itu syarat persetujuan.
    D. Kurang tepat
    Tidak ada ambang itu dalam Pasal 37 UUD 1945.

    Dibahas di unit Teori konstitusi dan konstitusionalisme.

  5. Soal 5

    Dalam kerangka Wheare yang dikutip Jimly Asshiddiqie, perubahan cara kerja konstitusi tanpa mengubah aturan tertulis disebabkan oleh ...

    1. A. sidang MPR yang memenuhi kuorum.
    2. B. praktik, kebiasaan, atau konvensi dan penafsiran.
    3. C. pencabutan Pembukaan UUD.
    4. D. pembentukan undang-undang pengganti UUD.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Itu perubahan formal.
    B. Benar
    Perubahan informal bergerak lewat praktik dan penafsiran.
    C. Kurang tepat
    Tidak sesuai dengan kerangka itu.
    D. Kurang tepat
    Undang-undang tidak menggantikan UUD.

    Dibahas di unit Teori konstitusi dan konstitusionalisme.

  6. Soal 6

    Menurut kerangka Jimly Asshiddiqie, lembaga negara utama adalah organ yang ...

    1. A. dibentuk dengan peraturan pemerintah untuk membantu Presiden.
    2. B. dibentuk undang-undang dan bersifat sementara.
    3. C. menjalankan fungsi pokok kekuasaan negara dengan kewenangan yang diberikan langsung oleh UUD.
    4. D. mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada semua lembaga lain.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Itu tidak menunjukkan sumber kewenangan dari UUD.
    B. Kurang tepat
    Organ yang bersumber dari undang-undang dipahami sebagai penunjang.
    C. Benar
    Organ primer memperoleh kewenangan dari konstitusi dan tidak sekadar menunjang organ lain.
    D. Kurang tepat
    Setelah perubahan UUD tidak ada lembaga tertinggi.

    Dibahas di unit Teori lembaga negara.

  7. Soal 7

    Menurut teori jenjang norma Kelsen, sebuah peraturan sah karena ...

    1. A. isinya dianggap adil oleh masyarakat.
    2. B. dibentuk menurut norma yang lebih tinggi yang menentukan pembentukannya.
    3. C. sudah lama diikuti dan menjadi kebiasaan.
    4. D. dibuat oleh pejabat yang jabatannya paling tinggi.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Kelsen menilai keabsahan dari cara pembentukan, bukan dari kesan keadilan isi.
    B. Benar
    Keabsahan menurun dari norma yang lebih tinggi sampai norma dasar.
    C. Kurang tepat
    Kebiasaan bukan dasar keabsahan dalam teori ini.
    D. Kurang tepat
    Yang menentukan adalah norma pembentuknya, bukan pangkat pejabat.

    Dibahas di unit Teori perundang-undangan.

  8. Soal 8

    Menurut Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011, yang berada di antara UUD 1945 dan undang-undang adalah ...

    1. A. peraturan pemerintah.
    2. B. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
    3. C. peraturan presiden.
    4. D. peraturan daerah provinsi.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Peraturan pemerintah berada di bawah undang-undang.
    B. Benar
    Ia ditempatkan setelah UUD 1945 dan sebelum undang-undang.
    C. Kurang tepat
    Peraturan presiden berada di bawah peraturan pemerintah.
    D. Kurang tepat
    Perda berada di bagian paling bawah.

    Dibahas di unit Jenis, hierarki, dan materi muatan.

  9. Soal 9

    Menurut Pasal 17 UU 12/2011, apa kedudukan Prolegnas?

    1. A. Daftar undang-undang yang sudah disahkan dalam satu periode DPR.
    2. B. Skala prioritas program pembentukan undang-undang untuk mewujudkan sistem hukum nasional.
    3. C. Syarat mutlak sahnya setiap undang-undang.
    4. D. Program kerja DPD saja untuk RUU bidang daerah.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Prolegnas adalah rencana ke depan, bukan catatan undang-undang yang telah jadi.
    B. Benar
    Inilah rumusan Pasal 17 UU 12/2011: instrumen prioritas, bukan sekadar daftar judul.
    C. Kurang tepat
    Sahnya undang-undang ditentukan oleh persetujuan bersama dan pengesahan; Prolegnas hanya menata prioritas.
    D. Kurang tepat
    Prolegnas disusun oleh DPR, DPD, dan pemerintah dan mencakup RUU dari semua sumber.

    Dibahas di unit Perencanaan.

  10. Soal 10

    Siapa yang mengoordinasikan harmonisasi RUU yang berasal dari Presiden menurut Pasal 47 UU 12/2011?

    1. A. Alat kelengkapan DPR yang khusus menangani legislasi.
    2. B. Menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.
    3. C. Pimpinan DPD.
    4. D. Sekretariat Kabinet.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Itu pengoordinasi harmonisasi untuk RUU yang berasal dari DPR.
    B. Benar
    Itulah rumusan Pasal 47 ayat (3) UU 12/2011.
    C. Kurang tepat
    DPD tidak mengoordinasikan harmonisasi RUU dari Presiden.
    D. Kurang tepat
    Pasal 47 UU 12/2011 tidak menunjuk sekretariat kabinet.

    Dibahas di unit Penyusunan.

  11. Soal 11

    Pada tahap manakah DPD diikutsertakan dalam pembahasan RUU bidang tertentu menurut Pasal 65 UU 12/2011?

    1. A. Hanya pada pembicaraan tingkat II di rapat paripurna.
    2. B. Hanya pada pembicaraan tingkat I.
    3. C. Pada seluruh tahap dan DPD ikut memberi persetujuan akhir.
    4. D. Tidak ikut sama sekali, hanya diberi tembusan.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Keikutsertaan DPD hanya pada tingkat I.
    B. Benar
    Pasal 65 ayat (3) UU 12/2011 membatasi keikutsertaan DPD pada tingkat I.
    C. Kurang tepat
    Persetujuan bersama tetap milik DPR dan Presiden.
    D. Kurang tepat
    Pasal 65 ayat (2) UU 12/2011 menyatakan DPD diikutsertakan untuk bidang yang disebut.

    Dibahas di unit Pembahasan, pengesahan, pengundangan.

  12. Soal 12

    Manakah yang merupakan peraturan omnibus menurut Pasal 64 ayat (1b) UU 12/2011?

    1. A. Satu peraturan pemerintah yang sekaligus mengubah dua undang-undang.
    2. B. Peraturan yang hanya mengubah satu pasal dalam satu undang-undang.
    3. C. Satu undang-undang yang mencabut beberapa undang-undang lama yang saling berkaitan dan memuat materi baru.
    4. D. Satu peraturan daerah yang menggantikan undang-undang tertentu.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Jenis dan hierarkinya tidak sama, sehingga tidak memenuhi syarat.
    B. Kurang tepat
    Perubahan tunggal bukan penggabungan beberapa peraturan.
    C. Benar
    Menggabungkan pencabutan dan materi baru pada peraturan yang jenis dan hierarkinya sama adalah omnibus.
    D. Kurang tepat
    Perda tidak dapat mengganti undang-undang dan tidak sama jenisnya.

    Dibahas di unit Metode omnibus.

  13. Soal 13

    Apa inti pengharmonisasian rancangan undang-undang?

    1. A. Menentukan nasib rancangan itu dengan suara terbanyak di rapat paripurna.
    2. B. Menyelaraskan isi rancangan dengan peraturan lain dan asas pembentukan sebelum rancangan dibahas.
    3. C. Mengumumkan rancangan itu dalam Lembaran Negara.
    4. D. Menguji rancangan terhadap UUD di Mahkamah Konstitusi.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Penentuan nasib rancangan terjadi pada pembahasan dan persetujuan, bukan pada tahap penyelarasan.
    B. Benar
    Pasal-pasal pembentukan menempatkan penyelarasan, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagai tahap persiapan sebelum pembahasan.
    C. Kurang tepat
    Pengumuman dalam Lembaran Negara adalah pengundangan setelah undang-undang disahkan.
    D. Kurang tepat
    Rancangan belum berupa undang-undang, sehingga belum dapat diuji di Mahkamah Konstitusi.

    Dibahas di unit Harmonisasi, pemantauan, dan peninjauan.

  14. Soal 14

    Sebuah peraturan bupati diduga bertentangan dengan undang-undang. Lembaga mana yang berwenang mengujinya?

    1. A. Mahkamah Konstitusi, karena semua pengujian peraturan ada padanya.
    2. B. Mahkamah Agung, karena peraturan di bawah undang-undang diuji terhadap undang-undang.
    3. C. DPRD kabupaten, karena peraturan bupati lahir di daerahnya.
    4. D. Presiden, karena Presiden pemegang kekuasaan pemerintahan.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Mahkamah Konstitusi hanya menguji undang-undang terhadap UUD.
    B. Benar
    Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 9 ayat (2) UU 12/2011 menentukannya.
    C. Kurang tepat
    DPRD tidak berwenang menguji peraturan; kewenangan pengujian ada pada lembaga peradilan.
    D. Kurang tepat
    Pengujian dalam sistem ini ada di tangan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, bukan Presiden.

    Dibahas di unit Pengujian peraturan.

  15. Soal 15

    Sebuah surat edaran menjelaskan bagaimana petugas menghitung masa izin menurut peraturan yang sudah ada tanpa menambah syarat. Surat edaran itu paling tepat disebut apa?

    1. A. Undang-undang.
    2. B. Peraturan daerah.
    3. C. Peraturan kebijakan.
    4. D. Putusan pengadilan.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Undang-undang dibentuk DPR bersama Presiden, bukan oleh surat edaran.
    B. Kurang tepat
    Perda dibentuk DPRD bersama kepala daerah, bukan oleh pejabat melalui surat edaran.
    C. Benar
    Ia menjabarkan kebijakan dan mengarahkan petugas tanpa memuat norma baru yang mengikat umum.
    D. Kurang tepat
    Surat edaran bukan produk peradilan.

    Dibahas di unit Peraturan kebijakan dan produk hukum daerah.

Mau latihan lebih banyak?

Setiap unit punya bacaan singkat, soal seperti ini, dan kuis. Unit pertama gratis.

Mulai unit pertama