Contoh soal Hukum Pidana Khusus
13 soal pilihan ganda. Jawab dulu, lalu buka pembahasannya untuk melihat alasan setiap pilihan.
Soal 1
Manakah yang termasuk ciri undang-undang tindak pidana khusus menurut penjelasan Pasal 187 KUHP?
- A. Selalu memuat ancaman pidana mati.
- B. Ada lembaga pendukung penegakan hukum dengan kewenangan khusus.
- C. Hanya berlaku bagi pejabat negara.
- D. Tidak boleh diadili di pengadilan umum.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Tidak semua tindak pidana khusus diancam mati; ancamannya bervariasi.
- B. Benar
- Penjelasan menyebut lembaga seperti KPK dan BNN sebagai ciri.
- C. Kurang tepat
- Subjeknya bukan dibatasi pejabat; narkotika dan terorisme dapat dilakukan siapa saja.
- D. Kurang tepat
- Pengadilan khusus seperti Tipikor justru berada di lingkungan peradilan umum.
Dibahas di unit Konsep dan kedudukan.
Soal 2
Perbuatan A memenuhi pasal umum dan pasal khusus, tanpa pengecualian undang-undang. Mana yang dipakai menurut Pasal 125 ayat (2) KUHP?
- A. Pasal umum karena lebih dahulu berlaku.
- B. Pasal khusus.
- C. Kedua pasal diterapkan berlapis.
- D. Pasal dengan ancaman terberat.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Urutan berlaku tidak menentukan; hubungan umum-khusus yang menentukan.
- B. Benar
- Pasal 125 ayat (2) KUHP hanya menjatuhkan aturan pidana khusus.
- C. Kurang tepat
- Pasal 125 ayat (2) KUHP membatasi pada satu aturan.
- D. Kurang tepat
- Itu rumus Pasal 125 ayat (1) KUHP untuk ancaman berbeda, bukan untuk umum-khusus.
Dibahas di unit Konsep dan kedudukan.
Soal 3
Pasal 187 KUHP menyatakan Buku Kesatu berlaku juga bagi undang-undang lain. Bagian Buku Kesatu yang disebut adalah...
- A. Bab I sampai Bab III.
- B. Bab I sampai Bab V.
- C. Seluruh Buku Kesatu dan Buku Kedua.
- D. Hanya bab tentang pemidanaan.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Rentang itu terlalu sempit.
- B. Benar
- Itulah rentang yang disebut Pasal 187 KUHP.
- C. Kurang tepat
- Buku Kedua memuat tindak pidana, bukan ketentuan umum yang dimaksud.
- D. Kurang tepat
- Pasal menyebut rentang bab yang lebih luas.
Dibahas di unit Konsep dan kedudukan.
Soal 4
Mana kelompok yang dimasukkan ke bab tindak pidana khusus KUHP sebagai pasal penghubung?
- A. Pencurian, penipuan, dan penggelapan.
- B. Korupsi, pencucian uang, narkotika, terorisme, dan HAM berat.
- C. Lalu lintas, pajak, dan perburuhan.
- D. Hanya narkotika dan terorisme.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Itu tindak pidana umum.
- B. Benar
- Itulah lima kelompok menurut penjelasan Pasal 187 KUHP.
- C. Kurang tepat
- Itu tidak termasuk lima kelompok tersebut.
- D. Kurang tepat
- Cakupannya lebih luas daripada dua kelompok itu.
Dibahas di unit Konsep dan kedudukan.
Soal 5
Pasal 2 ayat (1) UU 31/1999 dicabut dan rujukannya diganti ke...
- A. Pasal 604 KUHP.
- B. Pasal 605 KUHP.
- C. Pasal 603 KUHP.
- D. Pasal 606 KUHP.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Itu pengganti Pasal 3 UU 31/1999.
- B. Kurang tepat
- Itu pengganti Pasal 5 UU 31/1999.
- C. Benar
- Pasal 622 ayat (4) KUHP menggantinya dengan Pasal 603.
- D. Kurang tepat
- Itu pengganti Pasal 11 dan Pasal 13 UU 31/1999.
Dibahas di unit Konsep dan kedudukan.
Soal 6
Denda dalam rumusan pidana KUHP ditulis dengan...
- A. Angka rupiah tetap.
- B. Kategori yang dihitung menurut ketentuan umum.
- C. Persentase dari kerugian.
- D. Hari denda.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- KUHP memakai kategori.
- B. Benar
- Pasal seperti Pasal 603 KUHP menulis kategori II sampai VI.
- C. Kurang tepat
- Rumusan denda tidak dihitung dengan persentase.
- D. Kurang tepat
- Rumusan memakai kategori, bukan hari.
Dibahas di unit Konsep dan kedudukan.
Soal 7
Ke pasal KUHP manakah rujukan Pasal 3 UU 31/1999 dialihkan?
- A. Pasal 603 KUHP.
- B. Pasal 604 KUHP.
- C. Pasal 605 KUHP.
- D. Pasal 606 ayat (1) KUHP.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Itu pengganti Pasal 2 ayat (1) UU 31/1999.
- B. Benar
- Pasal 622 ayat (4) huruf b KUHP mengganti rujukan Pasal 3 UU 31/1999 dengan Pasal 604.
- C. Kurang tepat
- Itu pengganti Pasal 5 UU 31/1999.
- D. Kurang tepat
- Itu pengganti Pasal 13 UU 31/1999.
Dibahas di unit Korupsi.
Soal 8
Rumusan manakah yang menyasar penerima atau pengguna harta tanpa mensyaratkan tujuan menyamarkan?
- A. Pasal 607 ayat (1) huruf a KUHP.
- B. Pasal 607 ayat (1) huruf b KUHP.
- C. Pasal 607 ayat (1) huruf c KUHP.
- D. Pasal 608 KUHP.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Huruf a mensyaratkan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul.
- B. Kurang tepat
- Huruf b berfokus pada perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan itu sendiri.
- C. Benar
- Huruf c menyasar penerima, penguasa, atau pengguna harta yang diketahui atau patut diduga hasil tindak pidana.
- D. Kurang tepat
- Pasal 608 KUHP justru mengecualikan pihak pelapor tertentu dari huruf c.
Dibahas di unit Pencucian uang.
Soal 9
Siapa yang dapat mengubah penggolongan narkotika menurut Pasal 6 UU 35/2009?
- A. Hakim dalam setiap putusan.
- B. Menteri melalui peraturan menteri.
- C. Kepolisian melalui surat edaran.
- D. Hanya DPR melalui perubahan undang-undang.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Hakim menerapkan golongan, bukan mengubah daftar.
- B. Benar
- Pasal 6 ayat (3) UU 35/2009 menyatakan perubahan penggolongan diatur dengan Peraturan Menteri.
- C. Kurang tepat
- Pasal 6 UU 35/2009 tidak menyerahkan perubahan kepada kepolisian.
- D. Kurang tepat
- Perubahan penggolongan diatur dengan Peraturan Menteri.
Dibahas di unit Narkotika.
Soal 10
Setelah KUHP baru berlaku, bagaimana kedudukan UU Terorisme?
- A. Seluruh UU Terorisme dicabut dan perkara terorisme hanya memakai KUHP.
- B. Pasal 6 dan Pasal 7 dicabut dan dirujuk ke Pasal 600 dan Pasal 601 KUHP, sedangkan pasal lain yang tidak dicabut tetap berlaku.
- C. UU Terorisme tetap berlaku penuh dan Pasal 600 KUHP hanya pengulangan.
- D. UU Terorisme hanya berlaku bagi perkara yang terjadi sebelum 2 Januari 2026.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Yang dicabut hanya pasal tertentu, antara lain Pasal 6 dan Pasal 7 UU Terorisme; pasal lain tetap dipakai.
- B. Benar
- Inilah pembagian yang dibuat Pasal 622 ayat (1) huruf o dan ayat (7) KUHP.
- C. Kurang tepat
- Rumusan delik intinya sudah dipindahkan; pasal lama tidak lagi menjadi dasar dakwaan.
- D. Kurang tepat
- Tidak ada pembatasan seperti itu; pasal yang tidak dicabut tetap dipakai untuk perkara baru.
Dibahas di unit Terorisme.
Soal 11
Seorang pelaku merekrut orang untuk dieksploitasi di dalam negeri. Rumusan delik pokoknya kini dibaca di mana?
- A. Pasal 2 UU 21/2007, yang masih berlaku penuh.
- B. Pasal 81 UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak.
- C. Pasal 455 KUHP, sesuai pengalihan rujukan dalam Pasal 622 ayat (9) KUHP.
- D. Pasal 14 UU TPKS tentang kekerasan seksual berbasis elektronik.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Pasal 2 UU TPPO dicabut oleh Pasal 622 ayat (1) huruf q KUHP.
- B. Kurang tepat
- Pasal 81 UU 23/2002 mengatur persetubuhan dengan anak, bukan perdagangan orang.
- C. Benar
- Rumusan perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi di wilayah Indonesia ada di Pasal 455 KUHP.
- D. Kurang tepat
- Pasal 14 UU TPKS mengatur perbuatan elektronik bermuatan seksual, bukan perdagangan orang.
Dibahas di unit Kekerasan berbasis gender dan perdagangan orang.
Soal 12
Mana yang benar tentang akses ilegal ke sistem elektronik milik orang lain setelah KUHP baru berlaku?
- A. Hanya diatur UU ITE, KUHP tidak mengaturnya.
- B. Rumusan deliknya kini dibaca melalui Pasal 332 KUHP sesuai Pasal 622 ayat (10) huruf d.
- C. Dibaca melalui Pasal 258 KUHP.
- D. Dibaca melalui Pasal 407 KUHP.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Pasal 332 KUHP mengatur akses ilegal.
- B. Benar
- Pasal 30 UU ITE termasuk yang dicabut dan dialihkan ke Pasal 332.
- C. Kurang tepat
- Pasal 258 KUHP mengatur penyadapan.
- D. Kurang tepat
- Pasal 407 KUHP mengatur pornografi.
Dibahas di unit Siber dan data pribadi.
Soal 13
Seorang anak berusia 13 tahun terbukti melakukan tindak pidana. Sanksi yang dapat dijatuhkan adalah...
- A. pidana penjara di LPKA.
- B. tindakan, bukan pidana.
- C. tidak ada sanksi apa pun karena belum berusia 18 tahun.
- D. pidana denda yang dibayar orang tua.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Pidana tidak dapat dijatuhkan kepada anak yang belum berusia 14 tahun.
- B. Benar
- Pasal 69 ayat (2) UU 11/2012 menyatakan anak di bawah 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan.
- C. Kurang tepat
- Anak berusia 12 tahun atau lebih tetap dapat diperiksa dan dikenai tindakan.
- D. Kurang tepat
- Pidana anak tidak berupa denda yang dibayar orang tua.
Dibahas di unit Anak, lingkungan, korporasi.
Mau latihan lebih banyak?
Setiap unit punya bacaan singkat, soal seperti ini, dan kuis. Unit pertama gratis.
Mulai unit pertama