Pasal 128 UU 11/2006 Pemerintahan Aceh
Bunyi pasal
(1) Peradilan syari'at Islam di Aceh adalah bagian dari sistem peradilan nasional dalam lingkungan peradilan agama yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah yang bebas dari pengaruh pihak manapun.
(2) Mahkamah Syar'iyah merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh.
(3) Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang ahwal al-syakhsiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), dan jinayah (hukum pidana) yang didasarkan atas syari'at Islam.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bidang ahwal al-syakhsiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), dan jinayah (hukum pidana) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Qanun Aceh.
Teks dari Justisio, dicek 19 November 2026. Baca peraturan lengkapnya dan perubahannya di Justisio.
Pelajari pasal ini
- Gambaran hukum agraria, adat, dan Islam, Pengantar Hukum Indonesia
- Pluralisme hukum, Sosiologi, Antropologi & Psikologi Hukum
- Tiga sistem hukum keluarga dan waris, Hukum Keluarga & Waris
- Otonomi khusus dan daerah istimewa, Hukum Pemerintahan Daerah
- Hukum Islam dalam otonomi khusus Aceh, Hukum Islam
- Kedudukan dan kewenangan, Hukum Acara Peradilan Agama