Pasal 10 UU 12/2011 Pembentukan Peraturan
Bunyi pasal
(1) Materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi:
a. pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang;
c. pengesahan perjanjian internasional tertentu;
d. tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau
e. pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.
(2) Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh DPR atau Presiden.
Teks dari Justisio, dicek 19 November 2026. Baca peraturan lengkapnya dan perubahannya di Justisio.
Pelajari pasal ini
- Sumber hukum, Pengantar Ilmu Hukum
- Politik hukum dan pembangunan hukum nasional, Pengantar Hukum Indonesia
- Hukum internasional dalam tata hukum Indonesia, Pengantar Hukum Indonesia
- Pengertian, objek, dan sumber HTN, Hukum Tata Negara
- Jenis, hierarki, dan materi muatan, Hukum Konstitusi, Lembaga Negara & Ilmu Perundang-undangan
- Pengesahan di Indonesia, Hukum Perjanjian Internasional