Pasal 8 UU 12/2011 Pembentukan Peraturan
Bunyi pasal
(1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.
(2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
Teks dari Justisio, dicek 19 November 2026. Baca peraturan lengkapnya dan perubahannya di Justisio.
Pelajari pasal ini
- Jenis dan hierarki peraturan, Pengantar Ilmu Hukum
- Gambaran hukum tata negara dan administrasi negara, Pengantar Hukum Indonesia
- Pengertian, objek, dan sumber HTN, Hukum Tata Negara
- Teori lembaga negara, Hukum Konstitusi, Lembaga Negara & Ilmu Perundang-undangan
- Teori perundang-undangan, Hukum Konstitusi, Lembaga Negara & Ilmu Perundang-undangan
- Jenis, hierarki, dan materi muatan, Hukum Konstitusi, Lembaga Negara & Ilmu Perundang-undangan
- Peraturan kebijakan dan produk hukum daerah, Hukum Konstitusi, Lembaga Negara & Ilmu Perundang-undangan
- Instrumen pemerintahan, Hukum Administrasi Negara
- Karakter ilmu hukum dan jenis penelitian, Metode Penelitian & Penulisan Hukum
- Isu hukum dan pertanyaan penelitian, Metode Penelitian & Penulisan Hukum
- Pendekatan, Metode Penelitian & Penulisan Hukum
- Bahan hukum dan penelusurannya, Metode Penelitian & Penulisan Hukum
- Analisis bahan hukum, Metode Penelitian & Penulisan Hukum
- Kerangka peraturan, Perancangan Peraturan Perundang-undangan
- Perda dan perkada, Perancangan Peraturan Perundang-undangan