Pasal 25 UU 48/2009 Kekuasaan Kehakiman
Bunyi pasal
(1) Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.
(2) Peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Peradilan militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara
tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Teks dari Justisio, dicek 19 November 2026. Baca peraturan lengkapnya dan perubahannya di Justisio.
Pelajari pasal ini
- Kekuasaan kehakiman dan lingkungan peradilan, Pengantar Hukum Indonesia
- Logika dan bahasa, Logika, Penalaran & Argumentasi Hukum
- Tiga sistem hukum keluarga dan waris, Hukum Keluarga & Waris
- Kekuasaan kehakiman, Hukum Tata Negara
- Peradilan adat, Hukum Adat
- Kompetensi, Hukum Acara Perdata
- Peradilan khusus perdata, Hukum Acara Perdata
- Kedudukan dan asas PTUN, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara
- Peradilan militer dan koneksitas, Hukum Acara Lanjutan