Contoh soal Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara

16 soal pilihan ganda. Jawab dulu, lalu buka pembahasannya untuk melihat alasan setiap pilihan.

  1. Soal 1

    Manakah yang paling tepat menggambarkan kedudukan peradilan tata usaha negara?

    1. A. Pengadilan khusus di dalam lingkungan peradilan umum yang memeriksa perkara pidana pejabat.
    2. B. Salah satu dari empat lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang berwenang atas sengketa tata usaha negara.
    3. C. Lembaga pengawas internal pemerintah yang menilai kinerja pejabat.
    4. D. Badan banding bagi putusan pengadilan negeri atas perkara perdata melawan pemerintah.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Peradilan tata usaha negara adalah lingkungan peradilan tersendiri, bukan pengadilan khusus di dalam peradilan umum, dan tidak memeriksa pidana.
    B. Benar
    Inilah pembagian yang ditentukan Pasal 25 UU 48/2009 dan Pasal 4 UU 5/1986.
    C. Kurang tepat
    Pengawasan internal dilakukan aparatur pemerintah sendiri, sedangkan PTUN adalah badan peradilan yang bebas dan memutus gugatan.
    D. Kurang tepat
    PTUN bukan jenjang banding dari peradilan umum; ia memiliki tingkat pertama dan bandingnya sendiri.

    Dibahas di unit Kedudukan dan asas PTUN.

  2. Soal 2

    Siapa yang dapat menjadi penggugat di PTUN?

    1. A. Badan atau pejabat pemerintahan yang keputusannya dibantah warga.
    2. B. Hanya warga negara Indonesia perorangan.
    3. C. Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan.
    4. D. Siapa pun yang tidak setuju dengan kebijakan pemerintah, tanpa perlu kepentingan.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Badan atau pejabat selalu tergugat, bukan penggugat.
    B. Kurang tepat
    Rakyat pencari keadilan juga mencakup orang asing dan badan hukum perdata.
    C. Benar
    Itulah subjek yang ditunjuk Pasal 53 ayat (1) UU 5/1986 dan penjelasan Pasal 4.
    D. Kurang tepat
    Harus ada kepentingan yang dirugikan.

    Dibahas di unit Kedudukan dan asas PTUN.

  3. Soal 3

    Tuntutan pokok dalam gugatan PTUN adalah ...

    1. A. pembayaran ganti rugi saja.
    2. B. pidana penjara bagi pejabat yang menerbitkan keputusan.
    3. C. pernyataan batal atau tidak sahnya keputusan yang disengketakan.
    4. D. penerbitan peraturan perundang-undangan baru.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Ganti rugi hanya tuntutan tambahan.
    B. Kurang tepat
    Pidana bukan wewenang PTUN.
    C. Benar
    Sesuai Pasal 53 ayat (1) UU 5/1986.
    D. Kurang tepat
    PTUN menguji keputusan, bukan membuat peraturan.

    Dibahas di unit Kedudukan dan asas PTUN.

  4. Soal 4

    Pak Hendra menggugat sebuah keputusan dan ingin keputusan itu langsung berhenti berlaku saat gugatan didaftarkan. Menurut Pasal 67 ayat (1) UU 5/1986 ...

    1. A. gugatan tidak menunda pelaksanaan keputusan; ia harus memohon penundaan secara tersendiri.
    2. B. keputusan otomatis ditunda karena sedang diperkarakan.
    3. C. keputusan menjadi tidak sah sejak digugat.
    4. D. pejabat pemerintah wajib mencabut keputusan sebelum sidang pertama.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Benar
    Itulah praduga rechtmatig dan jalur penundaan pada Pasal 67 ayat (2) UU 5/1986.
    B. Kurang tepat
    Itu bertentangan dengan bunyi Pasal 67 ayat (1) UU 5/1986.
    C. Kurang tepat
    Keabsahan baru berubah oleh putusan.
    D. Kurang tepat
    Tidak ada kewajiban semacam itu.

    Dibahas di unit Kedudukan dan asas PTUN.

  5. Soal 5

    Permohonan penundaan pelaksanaan keputusan TUN tidak dapat dikabulkan apabila ...

    1. A. penggugat adalah badan hukum perdata.
    2. B. keputusan telah berumur lebih dari satu tahun.
    3. C. tergugat belum memberikan jawaban tertulis.
    4. D. kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan keputusan itu dilaksanakan.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Status penggugat tidak menentukan.
    B. Kurang tepat
    Usia keputusan bukan syarat dalam Pasal 67 UU 5/1986.
    C. Kurang tepat
    Jawaban tidak menjadi syarat.
    D. Benar
    Itu pengecualian dalam Pasal 67 ayat (4) huruf b UU 5/1986.

    Dibahas di unit Kedudukan dan asas PTUN.

  6. Soal 6

    Dalam pemeriksaan persiapan, jika penggugat tidak menyempurnakan gugatan dalam tiga puluh hari setelah dinasihati, hakim ...

    1. A. melanjutkan ke pokok sengketa tanpa perbaikan.
    2. B. menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima.
    3. C. menolak gugatan pada pokok perkara.
    4. D. memerintahkan tergugat memenuhi tuntutan penggugat.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Pasal 63 ayat (3) UU 5/1986 mengatur akibat berbeda.
    B. Benar
    Penggugat tetap dapat mengajukan gugatan baru menurut Pasal 63 ayat (4) UU 5/1986.
    C. Kurang tepat
    Gugatan tidak diperiksa pokoknya sehingga yang diputus tidak dapat diterima.
    D. Kurang tepat
    Tidak ada dasar untuk itu.

    Dibahas di unit Kedudukan dan asas PTUN.

  7. Soal 7

    Manakah surat berikut yang paling jelas memenuhi unsur keputusan tata usaha negara?

    1. A. Surat undangan Bupati kepada pengusaha untuk menghadiri sosialisasi program.
    2. B. Surat Kepala Dinas yang mencabut izin usaha milik Pak Joko Santoso karena dianggap melanggar syarat izin.
    3. C. Pidato Gubernur tentang rencana penertiban pasar secara umum.
    4. D. Rancangan peraturan daerah yang belum disahkan.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Undangan tidak menimbulkan akibat hukum bagi pengusaha sehingga bukan keputusan tata usaha negara.
    B. Benar
    Surat ini tertulis, dari pejabat pemerintahan, berdasar peraturan, menyasar orang tertentu, dan mengubah kedudukan hukum penerimanya.
    C. Kurang tepat
    Pidato bukan penetapan tertulis dan tidak menetapkan hubungan hukum tertentu dengan seseorang.
    D. Kurang tepat
    Rancangan peraturan adalah bahan pembentukan norma umum, bukan penetapan konkret yang sudah menimbulkan akibat hukum.

    Dibahas di unit Objek sengketa.

  8. Soal 8

    Siapa di antara berikut yang paling tepat menjadi penggugat di PTUN terhadap izin pabrik yang mencemari sumur warga?

    1. A. Dinas Lingkungan Hidup yang tidak sependapat dengan atasannya.
    2. B. Ibu Dewi, pemilik sumur yang airnya tercemar akibat izin tersebut.
    3. C. Seorang peneliti yang tinggal di provinsi lain dan hanya menolak industri pada umumnya.
    4. D. Kepala desa atas nama pemerintah desa demi kepentingan dinasnya.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Badan atau pejabat pemerintahan tidak dapat menjadi penggugat di PTUN.
    B. Benar
    Ia orang yang kepentingannya langsung dirugikan oleh keputusan itu.
    C. Kurang tepat
    Tanpa kepentingan yang nyata terdampak, syarat kepentingan belum terpenuhi.
    D. Kurang tepat
    Kepala desa dalam kapasitas jabatan adalah pejabat pemerintahan; ia tidak dapat menggugat keputusan atas nama pemerintah.

    Dibahas di unit Para pihak dan kepentingan.

  9. Soal 9

    Mana yang paling tepat tentang upaya administratif?

    1. A. Proses di pengadilan umum sebelum perkara dilimpahkan ke PTUN.
    2. B. Proses penilaian ulang keputusan atau tindakan di lingkungan pemerintahan, melalui keberatan dan banding.
    3. C. Gugatan kepada atasan pejabat yang diperiksa hakim PTUN.
    4. D. Proses yang selalu menunda pelaksanaan keputusan.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Upaya administratif dilakukan di lingkungan pemerintahan, bukan di pengadilan.
    B. Benar
    Ini rumusan Pasal 1 angka 7 Perma 6/2018 dan Pasal 75 ayat (2) UU 30/2014.
    C. Kurang tepat
    Banding administratif diperiksa atasan pejabat, bukan hakim.
    D. Kurang tepat
    Pasal 75 ayat (3) UU 30/2014 menyatakan upaya administratif pada prinsipnya tidak menunda pelaksanaan.

    Dibahas di unit Upaya administratif.

  10. Soal 10

    Apa yang diatur Pasal 55 UU 5/1986?

    1. A. Batas waktu hakim memutus perkara PTUN.
    2. B. Gugatan dapat diajukan hanya dalam 90 hari sejak keputusan diterima atau diumumkan.
    3. C. Batas waktu pejabat menyelesaikan keberatan.
    4. D. Batas waktu banding atas putusan PTUN.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Pasal 55 UU 5/1986 mengatur waktu mengajukan gugatan, bukan waktu memutus.
    B. Benar
    Ini bunyi Pasal 55 UU 5/1986.
    C. Kurang tepat
    Tenggang keberatan diatur UU 30/2014, bukan Pasal 55.
    D. Kurang tepat
    Banding atas putusan diatur pasal lain pada unit upaya hukum.

    Dibahas di unit Tenggang waktu.

  11. Soal 11

    Mana yang termasuk isi gugatan menurut Pasal 56 ayat (1) UU 5/1986?

    1. A. Nama saksi yang akan dihadirkan dan daftar barang bukti.
    2. B. Identitas penggugat atau kuasanya, identitas tergugat, serta dasar gugatan dan hal yang diminta.
    3. C. Putusan pengadilan sebelumnya atas perkara yang sama.
    4. D. Hanya tuntutan ganti rugi tanpa dasar gugatan.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Nama saksi dan alat bukti diatur pada tahap pembuktian, bukan sebagai isi wajib gugatan.
    B. Benar
    Ketiga unsur itu disebut dalam Pasal 56 ayat (1) UU 5/1986.
    C. Kurang tepat
    Putusan lama tidak menjadi syarat isi gugatan.
    D. Kurang tepat
    Dasar gugatan wajib ada, dan pokok tuntutan adalah pembatalan keputusan.

    Dibahas di unit Pemeriksaan pendahuluan.

  12. Soal 12

    Menurut Pasal 64 dan 68 UU 5/1986, mana yang benar tentang pemeriksaan dengan acara biasa?

    1. A. Diperiksa hakim tunggal dan jarak panggilan boleh kurang dari enam hari.
    2. B. Diperiksa tiga hakim dan jarak antara panggilan dan sidang tidak boleh kurang dari enam hari.
    3. C. Diperiksa dua hakim dan panggilan sah bila dikirim lewat pesan singkat.
    4. D. Diperiksa Ketua Pengadilan sendiri tanpa majelis.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Hakim tunggal berlaku pada acara cepat, bukan acara biasa.
    B. Benar
    Itu rumusan Pasal 68 ayat (1) UU 5/1986 dan Pasal 64 ayat (2).
    C. Kurang tepat
    Pasal 65 UU 5/1986 menyebut surat tercatat, dan majelis berjumlah tiga hakim.
    D. Kurang tepat
    Ketua Pengadilan menjalankan dismissal, bukan pemeriksaan pokok oleh seorang diri.

    Dibahas di unit Acara pemeriksaan dan penundaan.

  13. Soal 13

    Mengapa hakim PTUN diberi kewenangan menentukan apa yang harus dibuktikan menurut Pasal 107 UU 5/1986?

    1. A. Karena penggugat dalam sengketa tata usaha negara tidak perlu membuktikan apa pun.
    2. B. Karena para pihak tidak setara dan hakim perlu mencari kebenaran materiil atas keputusan yang digugat.
    3. C. Karena alat bukti di PTUN tidak dibatasi oleh undang-undang.
    4. D. Karena putusan PTUN cukup didasarkan pada satu alat bukti yang meyakinkan.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Penggugat tetap berkepentingan membuktikan dalilnya; hakim hanya menentukan pembagian beban, bukan membebaskan penggugat.
    B. Benar
    Tergugat memegang dokumen dan proses penerbitan keputusan, sehingga hakim aktif menyeimbangkan kedudukan dan menggali kebenaran.
    C. Kurang tepat
    Alat bukti dibatasi pada jenis yang ditentukan peraturan, terutama lima jenis dalam Pasal 100 UU 5/1986; kebebasan hakim terbatas.
    D. Kurang tepat
    Pasal 107 UU 5/1986 mensyaratkan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan hakim.

    Dibahas di unit Pembuktian.

  14. Soal 14

    Putusan PTUN yang dibacakan oleh hakim dalam ruangan tertutup tanpa dihadiri umum, menurut Pasal 108 UU 5/1986:

    1. A. Tetap sah selama hakim yakin pada hasilnya.
    2. B. Sah bila salinannya dikirim ke para pihak.
    3. C. Tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
    4. D. Dapat dibatalkan hanya bila penggugat keberatan dalam tiga hari.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Keyakinan hakim tidak menggantikan syarat keterbukaan pengucapan.
    B. Kurang tepat
    Pengiriman salinan hanya untuk pihak yang tidak hadir, bukan pengganti sidang terbuka.
    C. Benar
    Pasal 108 ayat (3) UU 5/1986 menyatakan demikian bila putusan tidak diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
    D. Kurang tepat
    Undang-undang tidak menyebut tenggang keberatan; akibatnya adalah ketidakabsahan.

    Dibahas di unit Putusan.

  15. Soal 15

    Manakah yang termasuk upaya hukum luar biasa dalam perkara tata usaha negara?

    1. A. Banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
    2. B. Kasasi ke Mahkamah Agung.
    3. C. Peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.
    4. D. Perlawanan terhadap penetapan dismissal.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Banding adalah upaya hukum biasa yang menunda berkekuatan hukum tetap.
    B. Kurang tepat
    Kasasi juga upaya hukum biasa.
    C. Benar
    Pasal 132 UU 5/1986 mengatur peninjauan kembali terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
    D. Kurang tepat
    Perlawanan adalah mekanisme di pengadilan yang sama dan putusannya tidak dapat diupayakan hukum menurut Pasal 62 ayat (6) UU 5/1986.

    Dibahas di unit Upaya hukum.

  16. Soal 16

    Siapa yang mengirimkan salinan putusan berkekuatan hukum tetap kepada para pihak menurut Pasal 116 ayat (1) UU 5/1986?

    1. A. Penggugat sendiri kepada tergugat.
    2. B. Mahkamah Agung kepada tergugat saja.
    3. C. Panitera pengadilan setempat atas perintah ketua pengadilan tingkat pertama, dengan surat tercatat.
    4. D. Kuasa hukum penggugat melalui juru sita.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Pengiriman dilakukan oleh pengadilan, bukan oleh penggugat.
    B. Kurang tepat
    Pasal 116 ayat (1) UU 5/1986 menunjuk panitera pengadilan tingkat pertama.
    C. Benar
    Itulah rumusan Pasal 116 ayat (1) UU 5/1986.
    D. Kurang tepat
    Pasal 116 UU 5/1986 tidak menugaskan kuasa hukum atau juru sita.

    Dibahas di unit Eksekusi dan sengketa khusus.

Mau latihan lebih banyak?

Setiap unit punya bacaan singkat, soal seperti ini, dan kuis. Unit pertama gratis.

Mulai unit pertama