Contoh soal Hukum Administrasi Negara
17 soal pilihan ganda. Jawab dulu, lalu buka pembahasannya untuk melihat alasan setiap pilihan.
Soal 1
Sekretariat sebuah pengadilan menerbitkan surat keputusan pengangkatan seorang pegawai. Bagaimana hal itu dilihat menurut UU 30/2014?
- A. Bukan administrasi pemerintahan karena pengadilan bukan bagian eksekutif.
- B. Termasuk administrasi pemerintahan karena fungsi pemerintahan dapat dijalankan di lingkup yudikatif.
- C. Hanya termasuk administrasi bila ditandatangani Presiden.
- D. Hanya termasuk hukum perdata karena menyangkut pegawai.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Pasal 4 ayat (1) UU 30/2014 menjangkau fungsi pemerintahan dalam lingkup yudikatif dan legislatif.
- B. Benar
- Pasal 4 ayat (1) huruf b UU 30/2014 menyebut lingkup yudikatif.
- C. Kurang tepat
- Undang-undang tidak mensyaratkan penandatangan Presiden.
- D. Kurang tepat
- Pengangkatan pegawai adalah keputusan pejabat pemerintahan, bukan perjanjian perdata.
Dibahas di unit Pengertian dan ruang lingkup HAN.
Soal 2
Mana yang bukan salah satu fungsi pemerintahan menurut Pasal 1 angka 2 UU 30/2014?
- A. Pelayanan.
- B. Pembangunan.
- C. Peradilan.
- D. Pelindungan.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Pelayanan disebut dalam Pasal 1 angka 2 UU 30/2014.
- B. Kurang tepat
- Pembangunan disebut dalam Pasal 1 angka 2 UU 30/2014.
- C. Benar
- Peradilan bukan salah satu dari lima fungsi yang disebut.
- D. Kurang tepat
- Pelindungan disebut dalam Pasal 1 angka 2 UU 30/2014.
Dibahas di unit Pengertian dan ruang lingkup HAN.
Soal 3
Rumusan yang membedakan hukum tata negara sebagai negara diam dan hukum administrasi sebagai negara bergerak lazim dikaitkan dengan siapa?
- A. Hans Kelsen.
- B. Oppenheim.
- C. Montesquieu.
- D. John Locke.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Kelsen dikenal dengan teori hukum murni dan stufenbau.
- B. Benar
- Rumusan itu lazim dikaitkan dengan Oppenheim.
- C. Kurang tepat
- Montesquieu dikenal dengan pemisahan kekuasaan.
- D. Kurang tepat
- Locke dikenal dengan teori kontrak sosial.
Dibahas di unit Pengertian dan ruang lingkup HAN.
Soal 4
Menurut Pasal 6 dan 7 UU 30/2014, bagaimana wewenang pejabat?
- A. Bebas tanpa batas karena pejabat dipilih rakyat.
- B. Hak yang dibatasi peraturan perundang-undangan dan AUPB.
- C. Hanya berlaku untuk pejabat pusat.
- D. Hanya berlaku bila ada perintah atasan secara lisan.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Hak menggunakan wewenang tetap dibatasi peraturan dan AUPB.
- B. Benar
- Pasal 6 ayat (2) huruf a UU 30/2014 dan Pasal 7 ayat (1) menegaskannya.
- C. Kurang tepat
- Pasal 6 dan 7 UU 30/2014 berlaku bagi pejabat pemerintahan pada umumnya.
- D. Kurang tepat
- Dasar wewenang adalah hukum, bukan perintah lisan.
Dibahas di unit Pengertian dan ruang lingkup HAN.
Soal 5
Pasal 34 UUD 1945 termasuk dalam wujud apa?
- A. Negara penjaga malam.
- B. Peran negara dalam kesejahteraan, seperti jaminan sosial dan pelayanan kesehatan.
- C. Pembatasan hak asasi.
- D. Tata cara peradilan.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Model itu membatasi peran negara pada keamanan.
- B. Benar
- Pasal 34 UUD 1945 mengatur pemeliharaan fakir miskin, jaminan sosial, dan pelayanan umum.
- C. Kurang tepat
- Pasal 34 UUD 1945 tidak berkaitan dengan pembatasan hak.
- D. Kurang tepat
- Itu bukan isi Pasal 34 UUD 1945.
Dibahas di unit Pengertian dan ruang lingkup HAN.
Soal 6
Manakah yang bukan unsur keputusan tata usaha negara menurut Pasal 1 angka 9 UU 5/1986?
- A. Tertulis.
- B. Konkret, individual, dan final.
- C. Berlaku umum dan abstrak.
- D. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Unsur penetapan tertulis disebut dalam Pasal 1 angka 9 UU 5/1986.
- B. Kurang tepat
- Ketiganya disebut dalam Pasal 1 angka 9 UU 5/1986.
- C. Benar
- Sifat berlaku umum dan abstrak justru ciri peraturan, bukan keputusan.
- D. Kurang tepat
- Itu unsur dalam Pasal 1 angka 9 UU 5/1986.
Dibahas di unit Pengertian dan ruang lingkup HAN.
Soal 7
Seorang kepala dinas menetapkan pungutan baru atas pemilik warung karena menurutnya pungutan itu adil dan tidak memberatkan. Mengapa penetapan itu bermasalah menurut asas legalitas pemerintahan?
- A. Karena pungutan hanya boleh ditetapkan bila pemilik warung setuju.
- B. Karena keadilan suatu pungutan tidak pernah relevan dalam hukum administrasi.
- C. Karena pejabat harus menunjukkan peraturan yang memberinya wewenang menetapkan pungutan itu.
- D. Karena pemerintah daerah tidak boleh memungut apa pun dari warga.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Persetujuan warga bukan syarat legalitas; yang diperlukan adalah dasar hukum bagi pejabat.
- B. Kurang tepat
- Keadilan relevan, tetapi ia bekerja bersama dasar hukum, bukan menggantikannya.
- C. Benar
- Pemerintah terikat hukum; penilaian pribadi bahwa sesuatu adil tidak menciptakan wewenang.
- D. Kurang tepat
- Pemerintah boleh memungut sepanjang ada dasar hukumnya.
Dibahas di unit Asas legalitas pemerintahan.
Soal 8
Manakah yang termasuk sumber kewenangan menurut Pasal 11 UU 30/2014?
- A. Kebiasaan, preseden, dan doktrin.
- B. Atribusi, delegasi, dan mandat.
- C. Persetujuan warga, kontrak, dan perintah atasan.
- D. Jabatan, pangkat, dan masa kerja.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Pasal 11 UU 30/2014 hanya menyebut tiga sumber yang ditentukan undang-undang.
- B. Benar
- Itulah rumusan Pasal 11 UU 30/2014.
- C. Kurang tepat
- Kontrak dan persetujuan warga bukan sumber wewenang publik.
- D. Kurang tepat
- Itu unsur kepegawaian, bukan sumber wewenang.
Dibahas di unit Sumber kewenangan.
Soal 9
Pernyataan manakah yang paling tepat tentang diskresi menurut UU 30/2014?
- A. Kebebasan pejabat menyimpang dari peraturan yang jelas bila ia menganggapnya perlu.
- B. Wewenang baru yang lahir otomatis ketika pejabat menghadapi masalah.
- C. Keputusan atau tindakan pejabat berwenang untuk mengatasi persoalan konkret ketika peraturan memberi pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, atau terjadi stagnasi.
- D. Hak warga untuk menentukan isi keputusan pemerintah.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Diskresi tidak dipakai untuk menyimpangi peraturan yang jelas.
- B. Kurang tepat
- Diskresi adalah cara menggunakan wewenang yang sudah ada, bukan sumber wewenang.
- C. Benar
- Inilah rumusan Pasal 1 angka 9 UU 30/2014.
- D. Kurang tepat
- Diskresi adalah hak pejabat pemerintahan, bukan warga.
Dibahas di unit Diskresi.
Soal 10
Pejabat menerbitkan keputusan yang sesuai bunyi peraturan, tetapi dibuat tanpa memeriksa dokumen pemohon sehingga merugikannya. Mengapa keputusan itu tetap dapat dipersoalkan?
- A. Karena AUPB menggantikan peraturan perundang-undangan.
- B. Karena Pasal 8 ayat (2) UU 30/2014 mewajibkan pejabat berdasarkan peraturan dan AUPB, sehingga kecermatan tetap dituntut.
- C. Karena keputusan yang sesuai peraturan tidak pernah dapat dipersoalkan.
- D. Karena hanya hakim yang terikat AUPB.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- AUPB tidak menggantikan peraturan; keduanya berjalan bersama.
- B. Benar
- Kepatuhan pada bunyi peraturan tidak cukup tanpa memenuhi AUPB.
- C. Kurang tepat
- Keputusan juga dapat dinilai dari AUPB.
- D. Kurang tepat
- Pejabat pun wajib berdasarkan AUPB.
Dibahas di unit Asas-asas umum pemerintahan yang baik.
Soal 11
Kepala dinas memerintahkan petugas membongkar lapak pedagang tanpa menerbitkan surat apa pun. Instrumen pemerintahan apa yang paling tepat untuk menyebut perbuatan itu?
- A. Peraturan, karena membongkar lapak menyangkut banyak pedagang.
- B. Keputusan, karena pejabat berwenang yang memerintahkannya.
- C. Tindakan, karena berupa perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
- D. Rencana, karena pembongkaran menata kawasan.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Peraturan adalah norma umum dan abstrak; pembongkaran adalah perbuatan nyata terhadap lapak tertentu.
- B. Kurang tepat
- Keputusan menurut Pasal 1 angka 7 UU 30/2014 harus berbentuk ketetapan tertulis, sedangkan di sini tidak ada surat.
- C. Benar
- Pasal 1 angka 8 UU 30/2014 mendefinisikan tindakan sebagai perbuatan konkret, termasuk melakukan sesuatu tanpa surat.
- D. Kurang tepat
- Rencana adalah penataan arah yang dituangkan dalam dokumen, bukan pelaksanaan perbuatan nyata.
Dibahas di unit Instrumen pemerintahan.
Soal 12
Camat menerbitkan izin usaha untuk sebuah toko yang berada di kecamatan lain. Syarat sah mana yang pertama kali tidak terpenuhi?
- A. Substansi, karena izin tidak sesuai dengan objeknya.
- B. Prosedur, karena camat tidak memeriksa berkas.
- C. Wewenang, karena camat bertindak di luar wilayah kewenangannya.
- D. Praduga keabsahan, karena izin otomatis sah.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Persoalan utamanya bukan isi, melainkan siapa yang menetapkan dan di mana.
- B. Kurang tepat
- Tidak ada keterangan soal prosedur; yang jelas keliru adalah wilayah kewenangannya.
- C. Benar
- Pasal 52 ayat (1) huruf a UU 30/2014 mensyaratkan penetapan oleh pejabat yang berwenang, termasuk batas wilayah.
- D. Kurang tepat
- Praduga keabsahan tidak menolong keputusan yang cacat wewenang sejak awal.
Dibahas di unit Keputusan administrasi.
Soal 13
Mengapa pemerintah mewajibkan izin untuk membuka apotek?
- A. Karena apotek dilarang mutlak di semua tempat.
- B. Agar kegiatan dikendalikan sebelum berjalan demi melindungi kepentingan umum.
- C. Agar apotek menjadi milik negara.
- D. Agar izin menciptakan hak milik atas apotek.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Larangan umum itu dibuka bila syarat terpenuhi; bukan larangan mutlak.
- B. Benar
- Fungsi pengendalian dan perlindungan adalah dasar logika perizinan.
- C. Kurang tepat
- Izin tidak mengubah kepemilikan usaha.
- D. Kurang tepat
- Izin menghapus hambatan menjalankan usaha, bukan menciptakan hak milik.
Dibahas di unit Perizinan.
Soal 14
Manakah yang bukan bentuk larangan penyalahgunaan wewenang menurut Pasal 17 ayat (2) UU 30/2014?
- A. Melampaui wewenang.
- B. Mencampuradukkan wewenang.
- C. Menolak permohonan warga.
- D. Bertindak sewenang-wenang.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Huruf a menyebut larangan melampaui wewenang sebagai bentuk pertama.
- B. Kurang tepat
- Huruf b menyebut larangan mencampuradukkan wewenang sebagai bentuk kedua.
- C. Benar
- Penolakan permohonan bukan bentuk yang disebut Pasal 17 ayat (2) UU 30/2014; yang disebut adalah melampaui, mencampuradukkan, dan sewenang-wenang.
- D. Kurang tepat
- Huruf c menyebut larangan bertindak sewenang-wenang sebagai bentuk ketiga.
Dibahas di unit Penyalahgunaan wewenang.
Soal 15
Dinas perizinan menemukan bahwa sebuah bengkel melanggar syarat izin usahanya. Manakah pernyataan yang tepat tentang sanksi yang dapat dijatuhkan dinas?
- A. Dinas boleh memilih jenis sanksi apa saja yang dianggapnya paling berat, sebab ia pemberi izin.
- B. Sanksi administratif hanya sah jika lebih dulu diputus hakim pidana.
- C. Dinas hanya boleh memakai sanksi yang disediakan peraturan bidang itu, terhadap pelanggaran yang diatur.
- D. Setelah sanksi administratif dijatuhkan, perkara pidana atas perbuatan yang sama pasti gugur.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Salah. Jenis sanksi dan pejabat yang berwenang harus bersumber dari peraturan perundang-undangan.
- B. Kurang tepat
- Salah. Sanksi administratif dijatuhkan organ pemerintahan sendiri tanpa menunggu hakim.
- C. Benar
- Benar. Itu tuntutan asas legalitas pada tindakan yang membatasi hak warga.
- D. Kurang tepat
- Salah. Pasal 78 UU 32/2009 menunjukkan bahwa sanksi administratif tidak menutup tanggung jawab pemulihan dan pidana.
Dibahas di unit Sanksi dan penegakan administrasi.
Soal 16
Pak Lukman dirugikan oleh sebuah keputusan dinas dan mengajukan keberatan. Selama keberatan diproses, apa akibatnya bagi pelaksanaan keputusan itu?
- A. Keputusan otomatis ditunda sampai keberatan selesai.
- B. Keputusan menjadi batal sejak keberatan diajukan.
- C. Keputusan tetap dilaksanakan, kecuali undang-undang menentukan lain atau penundaan mencegah kerugian yang lebih besar.
- D. Keputusan hanya berlaku bagi pejabat, tidak bagi warga.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Salah. Pasal 75 ayat (3) UU 30/2014 menyatakan upaya administratif tidak menunda pelaksanaan, kecuali ditentukan lain atau menimbulkan kerugian yang lebih besar.
- B. Kurang tepat
- Salah. Pengajuan keberatan tidak membatalkan keputusan.
- C. Benar
- Benar. Itu bunyi Pasal 75 ayat (3) UU 30/2014.
- D. Kurang tepat
- Salah. Keputusan tetap mengikat pihak yang dituju.
Dibahas di unit Upaya administratif.
Soal 17
Pengawasan manakah yang tergolong eksternal terhadap pemerintah?
- A. Atasan memeriksa pekerjaan bawahannya dalam satu dinas.
- B. Inspektorat memeriksa penggunaan anggaran dinasnya sendiri.
- C. Ombudsman memeriksa laporan warga atas dugaan maladministrasi suatu dinas.
- D. Kepala dinas menegur stafnya yang lalai.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Salah. Itu pengawasan internal.
- B. Kurang tepat
- Salah. Aparat pengawas internal berada di dalam pemerintahan.
- C. Benar
- Benar. Ombudsman berada di luar organ yang diawasi.
- D. Kurang tepat
- Salah. Itu pengawasan internal.
Dibahas di unit Pengawasan pemerintahan.
Mau latihan lebih banyak?
Setiap unit punya bacaan singkat, soal seperti ini, dan kuis. Unit pertama gratis.
Mulai unit pertama