Contoh soal Hukum Administrasi Negara

17 soal pilihan ganda. Jawab dulu, lalu buka pembahasannya untuk melihat alasan setiap pilihan.

  1. Soal 1

    Sekretariat sebuah pengadilan menerbitkan surat keputusan pengangkatan seorang pegawai. Bagaimana hal itu dilihat menurut UU 30/2014?

    1. A. Bukan administrasi pemerintahan karena pengadilan bukan bagian eksekutif.
    2. B. Termasuk administrasi pemerintahan karena fungsi pemerintahan dapat dijalankan di lingkup yudikatif.
    3. C. Hanya termasuk administrasi bila ditandatangani Presiden.
    4. D. Hanya termasuk hukum perdata karena menyangkut pegawai.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Pasal 4 ayat (1) UU 30/2014 menjangkau fungsi pemerintahan dalam lingkup yudikatif dan legislatif.
    B. Benar
    Pasal 4 ayat (1) huruf b UU 30/2014 menyebut lingkup yudikatif.
    C. Kurang tepat
    Undang-undang tidak mensyaratkan penandatangan Presiden.
    D. Kurang tepat
    Pengangkatan pegawai adalah keputusan pejabat pemerintahan, bukan perjanjian perdata.

    Dibahas di unit Pengertian dan ruang lingkup HAN.

  2. Soal 2

    Mana yang bukan salah satu fungsi pemerintahan menurut Pasal 1 angka 2 UU 30/2014?

    1. A. Pelayanan.
    2. B. Pembangunan.
    3. C. Peradilan.
    4. D. Pelindungan.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Pelayanan disebut dalam Pasal 1 angka 2 UU 30/2014.
    B. Kurang tepat
    Pembangunan disebut dalam Pasal 1 angka 2 UU 30/2014.
    C. Benar
    Peradilan bukan salah satu dari lima fungsi yang disebut.
    D. Kurang tepat
    Pelindungan disebut dalam Pasal 1 angka 2 UU 30/2014.

    Dibahas di unit Pengertian dan ruang lingkup HAN.

  3. Soal 3

    Rumusan yang membedakan hukum tata negara sebagai negara diam dan hukum administrasi sebagai negara bergerak lazim dikaitkan dengan siapa?

    1. A. Hans Kelsen.
    2. B. Oppenheim.
    3. C. Montesquieu.
    4. D. John Locke.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Kelsen dikenal dengan teori hukum murni dan stufenbau.
    B. Benar
    Rumusan itu lazim dikaitkan dengan Oppenheim.
    C. Kurang tepat
    Montesquieu dikenal dengan pemisahan kekuasaan.
    D. Kurang tepat
    Locke dikenal dengan teori kontrak sosial.

    Dibahas di unit Pengertian dan ruang lingkup HAN.

  4. Soal 4

    Menurut Pasal 6 dan 7 UU 30/2014, bagaimana wewenang pejabat?

    1. A. Bebas tanpa batas karena pejabat dipilih rakyat.
    2. B. Hak yang dibatasi peraturan perundang-undangan dan AUPB.
    3. C. Hanya berlaku untuk pejabat pusat.
    4. D. Hanya berlaku bila ada perintah atasan secara lisan.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Hak menggunakan wewenang tetap dibatasi peraturan dan AUPB.
    B. Benar
    Pasal 6 ayat (2) huruf a UU 30/2014 dan Pasal 7 ayat (1) menegaskannya.
    C. Kurang tepat
    Pasal 6 dan 7 UU 30/2014 berlaku bagi pejabat pemerintahan pada umumnya.
    D. Kurang tepat
    Dasar wewenang adalah hukum, bukan perintah lisan.

    Dibahas di unit Pengertian dan ruang lingkup HAN.

  5. Soal 5

    Pasal 34 UUD 1945 termasuk dalam wujud apa?

    1. A. Negara penjaga malam.
    2. B. Peran negara dalam kesejahteraan, seperti jaminan sosial dan pelayanan kesehatan.
    3. C. Pembatasan hak asasi.
    4. D. Tata cara peradilan.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Model itu membatasi peran negara pada keamanan.
    B. Benar
    Pasal 34 UUD 1945 mengatur pemeliharaan fakir miskin, jaminan sosial, dan pelayanan umum.
    C. Kurang tepat
    Pasal 34 UUD 1945 tidak berkaitan dengan pembatasan hak.
    D. Kurang tepat
    Itu bukan isi Pasal 34 UUD 1945.

    Dibahas di unit Pengertian dan ruang lingkup HAN.

  6. Soal 6

    Manakah yang bukan unsur keputusan tata usaha negara menurut Pasal 1 angka 9 UU 5/1986?

    1. A. Tertulis.
    2. B. Konkret, individual, dan final.
    3. C. Berlaku umum dan abstrak.
    4. D. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Unsur penetapan tertulis disebut dalam Pasal 1 angka 9 UU 5/1986.
    B. Kurang tepat
    Ketiganya disebut dalam Pasal 1 angka 9 UU 5/1986.
    C. Benar
    Sifat berlaku umum dan abstrak justru ciri peraturan, bukan keputusan.
    D. Kurang tepat
    Itu unsur dalam Pasal 1 angka 9 UU 5/1986.

    Dibahas di unit Pengertian dan ruang lingkup HAN.

  7. Soal 7

    Seorang kepala dinas menetapkan pungutan baru atas pemilik warung karena menurutnya pungutan itu adil dan tidak memberatkan. Mengapa penetapan itu bermasalah menurut asas legalitas pemerintahan?

    1. A. Karena pungutan hanya boleh ditetapkan bila pemilik warung setuju.
    2. B. Karena keadilan suatu pungutan tidak pernah relevan dalam hukum administrasi.
    3. C. Karena pejabat harus menunjukkan peraturan yang memberinya wewenang menetapkan pungutan itu.
    4. D. Karena pemerintah daerah tidak boleh memungut apa pun dari warga.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Persetujuan warga bukan syarat legalitas; yang diperlukan adalah dasar hukum bagi pejabat.
    B. Kurang tepat
    Keadilan relevan, tetapi ia bekerja bersama dasar hukum, bukan menggantikannya.
    C. Benar
    Pemerintah terikat hukum; penilaian pribadi bahwa sesuatu adil tidak menciptakan wewenang.
    D. Kurang tepat
    Pemerintah boleh memungut sepanjang ada dasar hukumnya.

    Dibahas di unit Asas legalitas pemerintahan.

  8. Soal 8

    Manakah yang termasuk sumber kewenangan menurut Pasal 11 UU 30/2014?

    1. A. Kebiasaan, preseden, dan doktrin.
    2. B. Atribusi, delegasi, dan mandat.
    3. C. Persetujuan warga, kontrak, dan perintah atasan.
    4. D. Jabatan, pangkat, dan masa kerja.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Pasal 11 UU 30/2014 hanya menyebut tiga sumber yang ditentukan undang-undang.
    B. Benar
    Itulah rumusan Pasal 11 UU 30/2014.
    C. Kurang tepat
    Kontrak dan persetujuan warga bukan sumber wewenang publik.
    D. Kurang tepat
    Itu unsur kepegawaian, bukan sumber wewenang.

    Dibahas di unit Sumber kewenangan.

  9. Soal 9

    Pernyataan manakah yang paling tepat tentang diskresi menurut UU 30/2014?

    1. A. Kebebasan pejabat menyimpang dari peraturan yang jelas bila ia menganggapnya perlu.
    2. B. Wewenang baru yang lahir otomatis ketika pejabat menghadapi masalah.
    3. C. Keputusan atau tindakan pejabat berwenang untuk mengatasi persoalan konkret ketika peraturan memberi pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, atau terjadi stagnasi.
    4. D. Hak warga untuk menentukan isi keputusan pemerintah.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Diskresi tidak dipakai untuk menyimpangi peraturan yang jelas.
    B. Kurang tepat
    Diskresi adalah cara menggunakan wewenang yang sudah ada, bukan sumber wewenang.
    C. Benar
    Inilah rumusan Pasal 1 angka 9 UU 30/2014.
    D. Kurang tepat
    Diskresi adalah hak pejabat pemerintahan, bukan warga.

    Dibahas di unit Diskresi.

  10. Soal 10

    Pejabat menerbitkan keputusan yang sesuai bunyi peraturan, tetapi dibuat tanpa memeriksa dokumen pemohon sehingga merugikannya. Mengapa keputusan itu tetap dapat dipersoalkan?

    1. A. Karena AUPB menggantikan peraturan perundang-undangan.
    2. B. Karena Pasal 8 ayat (2) UU 30/2014 mewajibkan pejabat berdasarkan peraturan dan AUPB, sehingga kecermatan tetap dituntut.
    3. C. Karena keputusan yang sesuai peraturan tidak pernah dapat dipersoalkan.
    4. D. Karena hanya hakim yang terikat AUPB.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    AUPB tidak menggantikan peraturan; keduanya berjalan bersama.
    B. Benar
    Kepatuhan pada bunyi peraturan tidak cukup tanpa memenuhi AUPB.
    C. Kurang tepat
    Keputusan juga dapat dinilai dari AUPB.
    D. Kurang tepat
    Pejabat pun wajib berdasarkan AUPB.

    Dibahas di unit Asas-asas umum pemerintahan yang baik.

  11. Soal 11

    Kepala dinas memerintahkan petugas membongkar lapak pedagang tanpa menerbitkan surat apa pun. Instrumen pemerintahan apa yang paling tepat untuk menyebut perbuatan itu?

    1. A. Peraturan, karena membongkar lapak menyangkut banyak pedagang.
    2. B. Keputusan, karena pejabat berwenang yang memerintahkannya.
    3. C. Tindakan, karena berupa perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
    4. D. Rencana, karena pembongkaran menata kawasan.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Peraturan adalah norma umum dan abstrak; pembongkaran adalah perbuatan nyata terhadap lapak tertentu.
    B. Kurang tepat
    Keputusan menurut Pasal 1 angka 7 UU 30/2014 harus berbentuk ketetapan tertulis, sedangkan di sini tidak ada surat.
    C. Benar
    Pasal 1 angka 8 UU 30/2014 mendefinisikan tindakan sebagai perbuatan konkret, termasuk melakukan sesuatu tanpa surat.
    D. Kurang tepat
    Rencana adalah penataan arah yang dituangkan dalam dokumen, bukan pelaksanaan perbuatan nyata.

    Dibahas di unit Instrumen pemerintahan.

  12. Soal 12

    Camat menerbitkan izin usaha untuk sebuah toko yang berada di kecamatan lain. Syarat sah mana yang pertama kali tidak terpenuhi?

    1. A. Substansi, karena izin tidak sesuai dengan objeknya.
    2. B. Prosedur, karena camat tidak memeriksa berkas.
    3. C. Wewenang, karena camat bertindak di luar wilayah kewenangannya.
    4. D. Praduga keabsahan, karena izin otomatis sah.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Persoalan utamanya bukan isi, melainkan siapa yang menetapkan dan di mana.
    B. Kurang tepat
    Tidak ada keterangan soal prosedur; yang jelas keliru adalah wilayah kewenangannya.
    C. Benar
    Pasal 52 ayat (1) huruf a UU 30/2014 mensyaratkan penetapan oleh pejabat yang berwenang, termasuk batas wilayah.
    D. Kurang tepat
    Praduga keabsahan tidak menolong keputusan yang cacat wewenang sejak awal.

    Dibahas di unit Keputusan administrasi.

  13. Soal 13

    Mengapa pemerintah mewajibkan izin untuk membuka apotek?

    1. A. Karena apotek dilarang mutlak di semua tempat.
    2. B. Agar kegiatan dikendalikan sebelum berjalan demi melindungi kepentingan umum.
    3. C. Agar apotek menjadi milik negara.
    4. D. Agar izin menciptakan hak milik atas apotek.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Larangan umum itu dibuka bila syarat terpenuhi; bukan larangan mutlak.
    B. Benar
    Fungsi pengendalian dan perlindungan adalah dasar logika perizinan.
    C. Kurang tepat
    Izin tidak mengubah kepemilikan usaha.
    D. Kurang tepat
    Izin menghapus hambatan menjalankan usaha, bukan menciptakan hak milik.

    Dibahas di unit Perizinan.

  14. Soal 14

    Manakah yang bukan bentuk larangan penyalahgunaan wewenang menurut Pasal 17 ayat (2) UU 30/2014?

    1. A. Melampaui wewenang.
    2. B. Mencampuradukkan wewenang.
    3. C. Menolak permohonan warga.
    4. D. Bertindak sewenang-wenang.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Huruf a menyebut larangan melampaui wewenang sebagai bentuk pertama.
    B. Kurang tepat
    Huruf b menyebut larangan mencampuradukkan wewenang sebagai bentuk kedua.
    C. Benar
    Penolakan permohonan bukan bentuk yang disebut Pasal 17 ayat (2) UU 30/2014; yang disebut adalah melampaui, mencampuradukkan, dan sewenang-wenang.
    D. Kurang tepat
    Huruf c menyebut larangan bertindak sewenang-wenang sebagai bentuk ketiga.

    Dibahas di unit Penyalahgunaan wewenang.

  15. Soal 15

    Dinas perizinan menemukan bahwa sebuah bengkel melanggar syarat izin usahanya. Manakah pernyataan yang tepat tentang sanksi yang dapat dijatuhkan dinas?

    1. A. Dinas boleh memilih jenis sanksi apa saja yang dianggapnya paling berat, sebab ia pemberi izin.
    2. B. Sanksi administratif hanya sah jika lebih dulu diputus hakim pidana.
    3. C. Dinas hanya boleh memakai sanksi yang disediakan peraturan bidang itu, terhadap pelanggaran yang diatur.
    4. D. Setelah sanksi administratif dijatuhkan, perkara pidana atas perbuatan yang sama pasti gugur.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Salah. Jenis sanksi dan pejabat yang berwenang harus bersumber dari peraturan perundang-undangan.
    B. Kurang tepat
    Salah. Sanksi administratif dijatuhkan organ pemerintahan sendiri tanpa menunggu hakim.
    C. Benar
    Benar. Itu tuntutan asas legalitas pada tindakan yang membatasi hak warga.
    D. Kurang tepat
    Salah. Pasal 78 UU 32/2009 menunjukkan bahwa sanksi administratif tidak menutup tanggung jawab pemulihan dan pidana.

    Dibahas di unit Sanksi dan penegakan administrasi.

  16. Soal 16

    Pak Lukman dirugikan oleh sebuah keputusan dinas dan mengajukan keberatan. Selama keberatan diproses, apa akibatnya bagi pelaksanaan keputusan itu?

    1. A. Keputusan otomatis ditunda sampai keberatan selesai.
    2. B. Keputusan menjadi batal sejak keberatan diajukan.
    3. C. Keputusan tetap dilaksanakan, kecuali undang-undang menentukan lain atau penundaan mencegah kerugian yang lebih besar.
    4. D. Keputusan hanya berlaku bagi pejabat, tidak bagi warga.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Salah. Pasal 75 ayat (3) UU 30/2014 menyatakan upaya administratif tidak menunda pelaksanaan, kecuali ditentukan lain atau menimbulkan kerugian yang lebih besar.
    B. Kurang tepat
    Salah. Pengajuan keberatan tidak membatalkan keputusan.
    C. Benar
    Benar. Itu bunyi Pasal 75 ayat (3) UU 30/2014.
    D. Kurang tepat
    Salah. Keputusan tetap mengikat pihak yang dituju.

    Dibahas di unit Upaya administratif.

  17. Soal 17

    Pengawasan manakah yang tergolong eksternal terhadap pemerintah?

    1. A. Atasan memeriksa pekerjaan bawahannya dalam satu dinas.
    2. B. Inspektorat memeriksa penggunaan anggaran dinasnya sendiri.
    3. C. Ombudsman memeriksa laporan warga atas dugaan maladministrasi suatu dinas.
    4. D. Kepala dinas menegur stafnya yang lalai.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Salah. Itu pengawasan internal.
    B. Kurang tepat
    Salah. Aparat pengawas internal berada di dalam pemerintahan.
    C. Benar
    Benar. Ombudsman berada di luar organ yang diawasi.
    D. Kurang tepat
    Salah. Itu pengawasan internal.

    Dibahas di unit Pengawasan pemerintahan.

Mau latihan lebih banyak?

Setiap unit punya bacaan singkat, soal seperti ini, dan kuis. Unit pertama gratis.

Mulai unit pertama