Contoh soal Hukum Ketenagakerjaan
18 soal pilihan ganda. Jawab dulu, lalu buka pembahasannya untuk melihat alasan setiap pilihan.
Soal 1
Pak Dodi mengelola warung makan bersama istrinya tanpa mempekerjakan siapa pun dan tidak menerima upah dari pihak lain. Apakah UU 27/2026 memandangnya sebagai pekerja/buruh dari pemberi kerja?
- A. Ya, karena setiap orang yang bekerja otomatis termasuk pekerja/buruh.
- B. Tidak sebagai pekerja/buruh dari pemberi kerja, karena ia tidak bekerja dengan menerima upah dari pihak lain.
- C. Ya, karena warung makan termasuk bidang jasa.
- D. Tidak, karena undang-undang hanya berlaku untuk perusahaan berbadan hukum.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Pasal 2 UU 27/2026 mensyaratkan pekerjaan dengan menerima upah dari pemberi kerja.
- B. Benar
- Unsur upah atau imbalan dari pemberi kerja tidak terpenuhi.
- C. Kurang tepat
- Bidang jasa hanya menentukan lingkup bidang pekerjaan; unsur upah dari pemberi kerja tetap diperlukan.
- D. Kurang tepat
- Undang-undang mencakup juga usaha sektor informal yang tidak berbadan hukum.
Dibahas di unit Ruang lingkup dan sejarah.
Soal 2
Tiga unsur hubungan kerja menurut Pasal 1 angka 19 UU 27/2026 adalah ...
- A. pekerjaan, kontrak tertulis, dan pajak.
- B. pekerjaan, upah, dan perintah.
- C. jabatan, jam kerja, dan tempat kerja.
- D. upah, tunjangan, dan jaminan sosial.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Kontrak tertulis dan pajak bukan unsur yang disebut.
- B. Benar
- Itulah rumusan angka 19.
- C. Kurang tepat
- Itu hal praktis, bukan unsur menurut undang-undang.
- D. Kurang tepat
- Bukan unsur hubungan kerja.
Dibahas di unit Ruang lingkup dan sejarah.
Soal 3
Perbedaan Tenaga Kerja dan Pekerja/Buruh menurut Pasal 1 UU 27/2026 adalah ...
- A. tenaga kerja ialah setiap orang yang mampu bekerja, sedangkan pekerja/buruh ialah yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan.
- B. keduanya sama persis.
- C. tenaga kerja hanya mereka yang sudah diterima di perusahaan.
- D. pekerja/buruh lebih luas daripada tenaga kerja.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Benar
- Rumusan angka 2 dan angka 3.
- B. Kurang tepat
- Pasal 1 angka 2 UU 27/2026 dan angka 3 memberi rumusan yang berbeda dan cakupan yang tidak sama.
- C. Kurang tepat
- Tenaga kerja mencakup orang yang mampu bekerja, termasuk pencari kerja.
- D. Kurang tepat
- Justru sebaliknya: tenaga kerja mencakup orang yang mampu bekerja, jadi lebih luas.
Dibahas di unit Ruang lingkup dan sejarah.
Soal 4
Jumlah asas pembangunan ketenagakerjaan dalam Pasal 4 UU 27/2026 adalah ...
- A. satu, yaitu keterpaduan.
- B. tiga.
- C. sembilan.
- D. dua belas.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Itu keadaan pada UU 13/2003.
- B. Kurang tepat
- Pasal 4 UU 27/2026 menyebut lebih banyak daripada tiga asas, yaitu huruf a sampai huruf i.
- C. Benar
- Huruf a sampai huruf i Pasal 4 UU 27/2026 memuat sembilan asas.
- D. Kurang tepat
- Huruf a sampai i hanya memuat sembilan asas, tidak dua belas.
Dibahas di unit Ruang lingkup dan sejarah.
Soal 5
Apa akibat Pasal 311 UU 27/2026?
- A. UU 13/2003 tetap berlaku bersama UU 27/2026.
- B. UU 13/2003 dicabut, dan Pasal 80 huruf a serta Pasal 81 dalam Lampiran UU 6/2023 dicabut.
- C. UU 6/2023 dicabut seluruhnya.
- D. Semua peraturan pelaksana lama otomatis dicabut.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Pasal 311 UU 27/2026 mencabutnya.
- B. Benar
- Itulah rumusan Pasal 311 UU 27/2026.
- C. Kurang tepat
- Hanya bagian tertentu yang dicabut.
- D. Kurang tepat
- Pasal 310 UU 27/2026 mempertahankan yang tidak bertentangan.
Dibahas di unit Ruang lingkup dan sejarah.
Soal 6
Sebuah perusahaan menolak pelamar penyandang disabilitas netra untuk posisi analis data, padahal ia lulus semua tes kompetensi dan perangkat bantu tersedia. Bagaimana menurut Pasal 6 UU 27/2026?
- A. Penolakan sah karena perusahaan bebas memilih pelamar.
- B. Penolakan melanggar hak atas kesempatan yang sama karena ia mampu melakukan pekerjaan itu.
- C. Penolakan sah karena Pasal 6 hanya berlaku bagi karyawan yang sudah bekerja.
- D. Penolakan sah selama perusahaan membayar pesangon.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Kebebasan memilih tidak mencakup pembedaan atas dasar disabilitas pada pelamar yang mampu bekerja.
- B. Benar
- Penjelasan Pasal 6 UU 27/2026 menyebut perlakuan yang sama terhadap penyandang disabilitas.
- C. Kurang tepat
- Pasal 6 UU 27/2026 menyebut tenaga kerja, yang mencakup pelamar.
- D. Kurang tepat
- Pesangon berkaitan dengan PHK, bukan penolakan pelamar.
Dibahas di unit Nondiskriminasi, perencanaan, produktivitas.
Soal 7
PT Samudra Boga Nusantara membuka unit pelatihan di dalam perusahaannya dan menerima pekerja dari restoran mitra. Apa kewajiban administratif unit itu menurut UU 27/2026?
- A. Memperoleh perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat seperti lembaga asing.
- B. Mendaftarkan kegiatannya kepada Pemerintah Daerah sesuai kewenangan.
- C. Tidak perlu apa pun karena hanya melayani pekerjanya sendiri.
- D. Mendapat akreditasi lebih dulu sebelum boleh menyelenggarakan pelatihan.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat dikaitkan dengan lembaga swasta bermodal asing, bukan unit pelatihan perusahaan.
- B. Benar
- Pasal 21 ayat (1) UU 27/2026 mewajibkan lembaga pelatihan kerja perusahaan mendaftarkan kegiatannya kepada Pemerintah Daerah.
- C. Kurang tepat
- Selain keliru dalam kewajiban, unit perusahaan juga boleh melayani pekerja mitra dan masyarakat umum.
- D. Kurang tepat
- Akreditasi bersifat opsional ("dapat") setelah terdaftar atau berizin, bukan syarat awal.
Dibahas di unit Pelatihan kerja dan pemagangan.
Soal 8
Manakah yang merupakan asas penempatan tenaga kerja di dalam negeri menurut Pasal 45 ayat (1) UU 27/2026?
- A. Kekeluargaan dan gotong royong.
- B. Keadilan, objektivitas, transparansi, nondiskriminasi, dan kesetaraan gender.
- C. Kebebasan kontrak mutlak antara pemberi kerja dan pencari kerja.
- D. Kepastian hukum dan kemanfaatan.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Keduanya tidak disebut dalam Pasal 45 ayat (1) UU 27/2026.
- B. Benar
- Itu sebagian asas yang disebut Pasal 45 ayat (1) huruf a UU 27/2026 sampai e.
- C. Kurang tepat
- UU menempatkan pelindungan dan nondiskriminasi, bukan kebebasan mutlak.
- D. Kurang tepat
- Itu asas lain yang tidak termasuk daftar Pasal 45 UU 27/2026.
Dibahas di unit Penempatan dan perluasan kesempatan kerja.
Soal 9
Pak Dedi mengantar katering milik Bu Ratna dengan motor sendiri dan dibayar Rp70.000 per hari. Faktor apa yang wajib dipertimbangkan dalam menilai kelayakan imbalannya menurut Pasal 58 ayat (2) UU 27/2026?
- A. Hanya jabatan dan masa kerja.
- B. Waktu kerja, risiko pekerjaan, dan biaya operasional yang ditanggungnya.
- C. Hanya laba usaha pemberi kerja.
- D. Upah minimum kabupaten tanpa pertimbangan lain.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Pasal 58 ayat (2) UU 27/2026 menyebut waktu kerja, risiko, dan biaya operasional, bukan jabatan dan masa kerja.
- B. Benar
- Itu tiga pertimbangan Pasal 58 ayat (2) huruf a UU 27/2026 sampai c.
- C. Kurang tepat
- Laba pemberi kerja tidak disebut sebagai pertimbangan.
- D. Kurang tepat
- Pasal 58 UU 27/2026 memakai ukuran adil dan layak, bukan upah minimum.
Dibahas di unit Tenaga kerja sektor informal dan pekerja rumah tangga.
Soal 10
Syarat manakah yang ditegaskan Pasal 62 UU 27/2026 untuk mempekerjakan tenaga kerja asing?
- A. Hanya memiliki visa kerja.
- B. Jabatan tertentu, waktu tertentu, kompetensi sesuai, dan jabatan belum dapat diisi warga negara Indonesia.
- C. Persetujuan serikat pekerja perusahaan.
- D. Jumlah tenaga kerja asing tidak melebihi 10% pekerja.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Visa belum cukup; jabatan, waktu, kompetensi, dan pengesahan juga diperlukan.
- B. Benar
- Itu inti Pasal 62 ayat (5) dan (6) UU 27/2026.
- C. Kurang tepat
- Pasal 62 UU 27/2026 tidak menyebut persetujuan serikat pekerja.
- D. Kurang tepat
- UU tidak menyebut persentase seperti itu.
Dibahas di unit Tenaga kerja asing.
Soal 11
Dewi bekerja di toko milik Pak Anwar tanpa surat apa pun. Ia datang tiap hari, menerima upah mingguan, dan menjalankan perintah Pak Anwar. Apakah ada hubungan kerja?
- A. Tidak ada, karena tidak ada perjanjian tertulis yang ditandatangani.
- B. Ada, karena perjanjian kerja dapat lisan dan unsur pekerjaan, upah, serta perintah terpenuhi.
- C. Tidak ada, karena upah mingguan bukan upah menurut undang-undang.
- D. Ada, tetapi hanya setelah Dewi diangkat tertulis oleh pemerintah daerah.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Pasal 74 ayat (1) membolehkan perjanjian kerja lisan; tulisan bukan syarat adanya hubungan kerja.
- B. Benar
- Pasal 73 menyatakan hubungan kerja terjadi karena perjanjian kerja, dan Pasal 74 ayat (1) membolehkan perjanjian lisan.
- C. Kurang tepat
- Jangka pembayaran upah tidak menentukan ada atau tidaknya hubungan kerja.
- D. Kurang tepat
- Tidak ada syarat pengangkatan oleh pemerintah daerah bagi hubungan kerja swasta.
Dibahas di unit Hubungan kerja dan perjanjian kerja.
Soal 12
PT Tirta Nusantara dan PT Bersih Sentosa sepakat secara lisan bahwa PT Bersih Sentosa akan mengurus kebersihan gedung. Apa kedudukan kesepakatan itu menurut Pasal 95 ayat (1) UU 27/2026?
- A. Sah, karena alih daya cukup dengan kesepakatan kedua perusahaan.
- B. Tidak memenuhi syarat, karena perjanjian alih daya wajib dibuat secara tertulis.
- C. Sah, tetapi hanya untuk pekerjaan di bawah satu tahun.
- D. Tidak sah, karena alih daya hanya boleh dilakukan perseorangan.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Pasal 95 ayat (1) mensyaratkan perjanjian alih daya yang dibuat secara tertulis.
- B. Benar
- Itu bunyi Pasal 95 ayat (1) UU 27/2026.
- C. Kurang tepat
- Tidak ada pembedaan berdasarkan jangka waktu.
- D. Kurang tepat
- Pasal 95 ayat (1) UU 27/2026 menyebut penerimanya perusahaan lainnya.
Dibahas di unit Alih daya.
Soal 13
Apa ciri utama hubungan pekerjaan tertentu menurut Pasal 102 ayat (1) UU 27/2026?
- A. Selalu berlangsung seumur hidup tanpa batas waktu.
- B. Wajib dibuat dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu.
- C. Bersifat fleksibel berdasarkan kesepakatan untuk melaksanakan suatu pekerjaan.
- D. Hanya berlaku bagi pekerjaan di instansi pemerintah.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Pasal 102 ayat (1) UU 27/2026 tidak berbicara tentang jangka waktu seumur hidup.
- B. Kurang tepat
- Perjanjian kerja adalah dasar hubungan kerja, bukan hubungan pekerjaan tertentu.
- C. Benar
- Itulah rumusan Pasal 102 ayat (1) UU 27/2026.
- D. Kurang tepat
- Pasal 102 UU 27/2026 tidak membatasi pada instansi pemerintah.
Dibahas di unit Hubungan pekerjaan tertentu.
Soal 14
Sebuah BUMN mempekerjakan 600 pekerja. Berapa jumlah minimal penyandang disabilitas yang wajib dipekerjakan menurut Pasal 105 UU 27/2026?
- A. 6 orang, karena 1% dari 600.
- B. 12 orang, karena 2% dari 600.
- C. 30 orang, karena 5% dari 600.
- D. Tidak ada kewajiban, karena BUMN dikecualikan.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Persentase 1% berlaku bagi perusahaan; BUMN termasuk yang wajib 2%.
- B. Benar
- Pasal 105 ayat (1) UU 27/2026 menetapkan 2% bagi BUMN dan BUMD.
- C. Kurang tepat
- Angka 5% tidak ada dalam Pasal 105 UU 27/2026.
- D. Kurang tepat
- Pasal 105 ayat (1) UU 27/2026 justru menyebut BUMN secara tegas.
Dibahas di unit Pelindungan.
Soal 15
Menurut Pasal 134 UU 27/2026, siapa yang menetapkan kebijakan pengupahan dan dengan siapa ia bekerja sama?
- A. Gubernur sendiri, tanpa melibatkan pemerintah pusat.
- B. Pemerintah Pusat, dengan melibatkan Pemerintah Daerah dan dewan pengupahan.
- C. Pengusaha dan serikat pekerja melalui perjanjian kerja bersama saja.
- D. Pengadilan hubungan industrial pada setiap perkara.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Gubernur menetapkan upah minimum tertentu, tetapi kebijakan pengupahan ditetapkan Pemerintah Pusat.
- B. Benar
- Itu bunyi Pasal 134 ayat (2) dan (3) UU 27/2026.
- C. Kurang tepat
- Perjanjian kerja bersama mengatur upah di perusahaan, tetapi tidak menggantikan kebijakan nasional.
- D. Kurang tepat
- Pengadilan menyelesaikan perselisihan, bukan menetapkan kebijakan.
Dibahas di unit Pengupahan dan kesejahteraan.
Soal 16
Manakah yang bukan sarana hubungan industrial menurut Pasal 167 UU 27/2026?
- A. Lembaga kerja sama bipartit.
- B. Perjanjian kerja bersama.
- C. Perjanjian jual beli antara pengusaha dan pemasok.
- D. Lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Lembaga kerja sama bipartit tercantum sebagai sarana pada huruf c.
- B. Kurang tepat
- Perjanjian kerja bersama tercantum pada huruf f.
- C. Benar
- Perjanjian dagang dengan pemasok bukan sarana hubungan industrial; Pasal 167 hanya mendaftar delapan sarana yang berkaitan dengan hubungan kerja.
- D. Kurang tepat
- Lembaga ini tercantum pada huruf h.
Dibahas di unit Hubungan industrial.
Soal 17
Manakah yang termasuk tahapan pencegahan PHK menurut Pasal 228 ayat (2) UU 27/2026?
- A. Langsung memberhentikan pekerja yang masa kerjanya paling singkat.
- B. Mengurangi lembur, jam kerja, atau jumlah sif.
- C. Menurunkan upah seluruh pekerja ke upah minimum.
- D. Menutup perusahaan sementara tanpa membayar upah.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Tahapan pencegahan justru bertujuan menghindari pemberhentian.
- B. Benar
- Tahapan a sampai d meliputi pengurangan lembur, sif, serta jam atau hari kerja.
- C. Kurang tepat
- Yang disebut hanya penyesuaian upah dan fasilitas pekerja tingkat manajerial.
- D. Kurang tepat
- Penutupan tanpa upah bukan tahapan pencegahan dan bertentangan dengan Pasal 225 UU 27/2026.
Dibahas di unit PHK dan hak-haknya.
Soal 18
Serikat dan pengusaha tidak sepakat tentang besarnya kenaikan upah dalam PKB yang akan dibuat. Jenis perselisihan apa ini menurut Pasal 1 UU 2/2004?
- A. Perselisihan hak.
- B. Perselisihan kepentingan.
- C. Perselisihan pemutusan hubungan kerja.
- D. Perselisihan antar serikat.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Hak belum ada karena syarat kerja baru hendak dibuat; yang ada adalah perbedaan kepentingan.
- B. Benar
- Perselisihan tentang pembuatan atau perubahan syarat kerja termasuk perselisihan kepentingan.
- C. Kurang tepat
- Tidak ada pengakhiran hubungan kerja dalam kasus ini.
- D. Kurang tepat
- Pihak yang berselisih adalah serikat dan pengusaha, bukan dua serikat.
Dibahas di unit Penyelesaian perselisihan, pengawasan, sanksi.
Mau latihan lebih banyak?
Setiap unit punya bacaan singkat, soal seperti ini, dan kuis. Unit pertama gratis.
Mulai unit pertama