Contoh soal Pengantar Ilmu Hukum

17 soal pilihan ganda. Jawab dulu, lalu buka pembahasannya untuk melihat alasan setiap pilihan.

  1. Soal 1

    Seorang teman berkata, "Larangan mencuri itu bukan kaidah yang sungguh berlaku, buktinya pencurian terjadi setiap hari." Bagaimana tanggapan yang tepat?

    1. A. Ia benar, karena kaidah yang terus dilanggar kehilangan daya berlakunya sejak pelanggaran pertama.
    2. B. Ia keliru, karena kaidah menyatakan apa yang seharusnya terjadi, sehingga pelanggaran tidak meniadakannya.
    3. C. Ia benar, karena kaidah baru berlaku bila sebagian besar warga sudah menaatinya secara sukarela.
    4. D. Ia keliru, karena larangan mencuri termasuk kaidah alam yang selalu sesuai dengan kenyataan.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Gugur karena satu penyimpangan adalah ciri kaidah alam, yang menyatakan apa yang pasti terjadi. Kaidah perilaku tidak gugur karena dilanggar.
    B. Benar
    Kaidah perilaku berada di wilayah das Sollen. Ia ditujukan kepada manusia yang bisa memilih, dan pelanggaran justru menjadi syarat sanksinya bekerja.
    C. Kurang tepat
    Tingkat ketaatan memengaruhi seberapa efektif kaidah bekerja, bukan sifatnya sebagai keharusan. Kaidah yang sering dilanggar tetap kaidah, hanya penegakannya yang bermasalah.
    D. Kurang tepat
    Larangan mencuri bukan kaidah alam. Kaidah alam menggambarkan kepastian, misalnya bahwa setiap manusia akan mati, sedangkan larangan mencuri menyatakan keharusan.

    Dibahas di unit Manusia, masyarakat, dan kaidah.

  2. Soal 2

    Seorang peneliti menulis bahwa kampung nelayan yang ia teliti "belum mengenal hukum", karena sengketa di sana selesai lewat teguran tetua dan rasa malu, tanpa pengadilan atau polisi. Kritik mana yang sejalan dengan pendapat Marzuki?

    1. A. Kesimpulan itu benar, karena hukum baru ada bila sudah ada aturan sekunder tentang pembentukan aturan.
    2. B. Kesimpulan itu benar, karena teguran dan rasa malu adalah sanksi kesopanan, bukan sanksi hukum.
    3. C. Kesimpulan itu keliru, karena setiap kebiasaan di kampung itu otomatis merupakan hukum.
    4. D. Kesimpulan itu keliru, karena hukum tidak harus dikaitkan dengan organisasi formal; yang menentukan adalah aturan yang diterima warga sebagai kewajiban.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Ini mendekati pandangan Hart, yang justru dikritik Marzuki karena tetap mengaitkan hukum dengan pembentukan formal.
    B. Kurang tepat
    Teguran dan rasa malu memang sanksi sosial, tetapi Marzuki menilai hukum tetap bisa ada tanpa organisasi formal selama ada aturan yang diterima sebagai kewajiban.
    C. Kurang tepat
    Marzuki membedakan kebiasaan dari hukum kebiasaan. Tidak setiap kebiasaan menjadi hukum.
    D. Benar
    Marzuki menolak pandangan bahwa hukum baru ada dalam masyarakat yang berorganisasi formal, dan menyebut pandangan itu bias budaya Barat modern.

    Dibahas di unit Manusia, masyarakat, dan kaidah.

  3. Soal 3

    Bu Wulan tidak pernah datang melayat ketika ada warga yang meninggal di kompleksnya. Ia digunjingkan dan tidak lagi diajak arisan. Sanksi apa yang ia terima, dan apa cirinya?

    1. A. Sanksi kesusilaan, karena datang dari dalam diri Bu Wulan sendiri.
    2. B. Sanksi agama, karena melayat adalah perintah Tuhan yang ditegakkan jemaah.
    3. C. Sanksi hukum, karena dijatuhkan orang lain di luar diri Bu Wulan.
    4. D. Sanksi kesopanan, karena datang dari masyarakat secara perorangan dan tidak teratur.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Gunjingan dan pengucilan datang dari tetangga, bukan dari rasa bersalah Bu Wulan.
    B. Kurang tepat
    Reaksi yang dijatuhkan adalah reaksi pergaulan antartetangga, bukan sanksi yang diyakini datang dari Tuhan.
    C. Kurang tepat
    Sanksi yang datang dari luar belum tentu sanksi hukum. Sanksi hukum dijalankan organ masyarakat yang teratur dengan cara yang ditentukan.
    D. Benar
    Gunjingan dan pengucilan adalah reaksi khas kaidah kesopanan. Tidak ada aturan tentang siapa yang bereaksi dan seberapa keras.

    Dibahas di unit Manusia, masyarakat, dan kaidah.

  4. Soal 4

    Sari berkata, "Aku membayar pajak karena aku setuju dengan programnya. Kalau aku tidak setuju, aku tidak terikat." Ciri kaidah hukum mana yang menunjukkan kekeliruannya?

    1. A. Heteronom, karena hukum mengikat dari luar diri seseorang terlepas dari setuju atau tidaknya ia.
    2. B. Otonom, karena hukum hanya mengikat orang yang menerimanya dalam hati nurani.
    3. C. Atributif, karena hukum memberi Sari hak untuk memilih membayar atau tidak.
    4. D. Lahiriah, karena hukum tidak peduli apakah Sari membayar atau tidak.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Benar
    Kesusilaan mengikat karena kehendak sendiri, sedangkan hukum diletakkan oleh kekuasaan di luar diri. Ketidaksetujuan Sari tidak menghapus kewajibannya.
    B. Kurang tepat
    Otonomi adalah ciri kesusilaan menurut Kant. Rudolf Laun memang berpendapat hukum otonom, tetapi Van Apeldoorn mencatatnya sebagai pandangan yang kurang lazim.
    C. Kurang tepat
    Sifat atributif berarti hukum memberi hak kepada pihak lain untuk menuntut kewajiban, bukan memberi kebebasan untuk tidak taat.
    D. Kurang tepat
    Sifat lahiriah berarti hukum menilai perbuatan, bukan niat. Membayar atau tidak justru perbuatan lahir yang dinilai hukum.

    Dibahas di unit Manusia, masyarakat, dan kaidah.

  5. Soal 5

    Bima dan Joko bertaruh soal hasil final sepak bola. Joko kalah dan secara sukarela membayar Rp500.000 kepada Bima. Sebulan kemudian Joko menyesal dan ingin menuntut uangnya kembali, padahal Bima tidak berbuat curang. Bagaimana kedudukannya, dan apa yang ditunjukkannya?

    1. A. Joko dapat menuntut kembali, karena Pasal 1788 KUHPerdata menyatakan utang taruhan tidak dapat dituntut.
    2. B. Joko dapat menuntut kembali, karena perjanjian taruhan tidak mengikat secara hukum sama sekali.
    3. C. Joko tidak dapat menuntut kembali, dan ini menunjukkan kewajiban yang diakui hukum tetapi tidak dipaksakan penagihannya.
    4. D. Joko tidak dapat menuntut kembali, karena pengadilan dapat memaksa setiap orang membayar utang taruhannya.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Pasal 1788 KUHPerdata hanya menutup hak menagih utang taruhan. Pengembalian pembayaran yang sudah dilakukan dengan sukarela diatur Pasal 1791.
    B. Kurang tepat
    Kalau tidak mengikat sama sekali, pembayaran Joko akan dapat diminta kembali. Pasal 1791 KUHPerdata justru menutup kemungkinan itu.
    C. Benar
    Pasal 1791 KUHPerdata menyatakan pembayaran sukarela atas kekalahan tidak dapat dituntut kembali kecuali ada kecurangan atau penipuan. Hukum mengakui pembayarannya, tetapi tidak memaksakan penagihannya, sesuai keberatan Van Apeldoorn atas tesis sanksi.
    D. Kurang tepat
    Pasal 1788 KUHPerdata menyatakan undang-undang tidak memberikan hak menuntut secara hukum atas utang taruhan. Pengadilan tidak memaksakan pembayarannya.

    Dibahas di unit Manusia, masyarakat, dan kaidah.

  6. Soal 6

    Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menyebut pertimbangan moral dan nilai-nilai agama sebagai dasar pembatasan hak. Apa artinya bagi hubungan hukum dengan kaidah agama dan kesusilaan?

    1. A. Pertimbangan moral dan agama dapat membatasi hak, tetapi hanya melalui pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dalam masyarakat demokratis.
    2. B. Setiap kaidah agama dan kesusilaan otomatis menjadi kaidah hukum yang dapat dipaksakan negara.
    3. C. Pejabat boleh membatasi hak warga langsung berdasarkan keyakinan moralnya sendiri.
    4. D. Hukum dan kaidah agama menjadi satu, sehingga sanksi agama dijalankan aparat negara.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Benar
    Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 mensyaratkan pembatasan ditetapkan dengan undang-undang. Moral dan agama masuk ke hukum lewat pembentuk undang-undang, bukan langsung.
    B. Kurang tepat
    Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 tidak menyatakan demikian. Ia hanya menjadikan moral dan agama pertimbangan untuk pembatasan yang diatur undang-undang.
    C. Kurang tepat
    Pembatasan harus ditetapkan dengan undang-undang, bukan berdasarkan keyakinan pribadi pejabat.
    D. Kurang tepat
    Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 tidak menyatukan keduanya. Sanksi agama tetap transendental, sedangkan sanksi hukum dijalankan organ negara.

    Dibahas di unit Manusia, masyarakat, dan kaidah.

  7. Soal 7

    Dimas berkata, "Hukum itu ya undang-undang. Di luar undang-undang tidak ada hukum." Bagaimana Van Apeldoorn akan menanggapinya?

    1. A. Dimas benar, karena hanya undang-undang yang dapat dibaca dan dipastikan isinya.
    2. B. Dimas keliru, karena hukum sudah ada sebelum undang-undang, misalnya hukum kebiasaan dan common law Inggris.
    3. C. Dimas keliru, karena hukum yang sebenarnya hanya ada di ruang pengadilan.
    4. D. Dimas benar, karena definisi hukum yang paling tepat adalah kumpulan pasal yang dibuat pemerintah.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Apeldoorn justru menyebut pandangan ini milik orang awam terpelajar, yang melihat sebagian hukum dan mengira itulah seluruhnya.
    B. Benar
    Apeldoorn menunjuk bangsa Germania kuno, hukum Romawi, dan common law sebagai bukti bahwa hukum tidak sama dengan undang-undang.
    C. Kurang tepat
    Itu pandangan orang di jalan, yang menurut Apeldoorn juga sepotong. Sebagian besar hukum bekerja di luar pengadilan.
    D. Kurang tepat
    Apeldoorn menolak menyamakan hukum dengan peraturan pemerintah karena sejarah mengenal hukum tanpa undang-undang.

    Dibahas di unit Pengertian, fungsi, dan tujuan hukum.

  8. Soal 8

    Arman, warga negara asing, sedang menjalani pidana penjara di Indonesia. Bagaimana kedudukannya dalam hukum perdata?

    1. A. Ia kehilangan seluruh hak keperdataannya selama menjalani pidana.
    2. B. Ia tetap subjek hukum, walaupun pidana dapat mencabut hak tertentu.
    3. C. Ia bukan subjek hukum perdata karena hak perdata bergantung pada kewarganegaraan.
    4. D. Ia baru menjadi subjek hukum lagi setelah bebas dan mendapat izin tinggal.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Keliru. Pasal 3 KUHPerdata melarang hukuman yang berakibat kematian perdata atau hilangnya segala hak kewargaan.
    B. Benar
    Benar. Pasal 1 dan 3 KUHPerdata menjaga kedudukannya sebagai pembawa hak; yang dapat dicabut hanya hak tertentu, misalnya hak menjadi wali.
    C. Kurang tepat
    Keliru. Pasal 1 KUHPerdata justru memisahkan hak-hak kewargaan dari hak-hak kenegaraan, sehingga orang asing pun memegang hak perdata.
    D. Kurang tepat
    Keliru. Kedudukan sebagai subjek hukum tidak pernah hilang karena pidana atau status keimigrasian.

    Dibahas di unit Subjek dan objek hukum.

  9. Soal 9

    Mana yang merupakan peristiwa hukum yang bukan perbuatan subjek hukum?

    1. A. Bu Desi menandatangani perjanjian sewa toko.
    2. B. Pak Joko meninggal dunia sehingga warisannya terbuka.
    3. C. Rudi menyerahkan hadiah ulang tahun kepada adiknya.
    4. D. Sinta menabrak pagar tetangga karena lalai.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Keliru. Ini perbuatan subjek hukum, tepatnya perbuatan hukum dua pihak.
    B. Benar
    Benar. Kematian bukan perbuatan, tetapi Pasal 830 KUHPerdata mengaitkan pewarisan padanya.
    C. Kurang tepat
    Keliru. Memberikan hadiah adalah perbuatan subjek hukum yang akibatnya dikehendaki.
    D. Kurang tepat
    Keliru. Ini perbuatan subjek hukum, meskipun akibatnya tidak dikehendaki.

    Dibahas di unit Peristiwa, perbuatan, dan hubungan hukum.

  10. Soal 10

    Saat menyusun rancangan Perda tentang pasar rakyat, DPRD Kabupaten Lembah Hijau memakai hasil survei pedagang dan keluhan warga tentang parkir liar. Bagaimana kedudukan survei dan keluhan itu?

    1. A. Keduanya sumber materiil: menentukan isi Perda, tetapi belum mengikat siapa pun sebelum dituangkan dalam Perda.
    2. B. Keduanya sumber formil karena dipakai secara resmi oleh lembaga pembentuk peraturan.
    3. C. Keduanya sumber hukum dalam arti sejarah karena menjadi dokumen tempat orang mengenal hukum.
    4. D. Keduanya bukan sumber hukum dalam arti apa pun karena tidak disusun oleh ahli hukum.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Benar
    Tepat. Survei dan keluhan adalah faktor sosial yang membentuk isi aturan. Daya ikatnya baru lahir dari bentuk formilnya, yaitu Perda yang ditetapkan.
    B. Kurang tepat
    Dipakai oleh DPRD tidak membuat suatu bahan berlaku sebagai aturan. Sumber formil adalah bentuk yang memberi daya ikat, bukan bahan yang dibaca pembentuknya.
    C. Kurang tepat
    Arti sejarah dipakai untuk dokumen yang memperlihatkan hukum yang pernah berlaku. Survei pedagang tidak mencatat hukum yang berlaku.
    D. Kurang tepat
    Sumber materiil tidak harus disusun ahli hukum. Algra justru menyebut hubungan sosial, keadaan ekonomi, dan hasil penelitian sebagai sumber materiil.

    Dibahas di unit Sumber hukum.

  11. Soal 11

    Bupati Arga menerbitkan Peraturan Bupati tentang jam buka warung malam. Tidak ada Perda atau peraturan lebih tinggi yang memerintahkan atau memberi wewenang untuk itu, tetapi isinya dinilai adil dan dipatuhi warga. Menurut teori Kelsen, apa persoalan utamanya?

    1. A. Tidak ada persoalan, karena norma yang adil dan dipatuhi warga dengan sendirinya sah.
    2. B. Keabsahannya tidak dapat dilacak ke norma lebih tinggi yang menentukan pembentukannya.
    3. C. Peraturan Bupati tidak pernah sah karena tidak tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011.
    4. D. Persoalannya hanya nama; bila diberi nama Perda, peraturan itu dengan sendirinya sah.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Kelsen memisahkan keabsahan dari keadilan. Kepatuhan warga juga tidak menggantikan dasar pembentukan dari norma yang lebih tinggi.
    B. Benar
    Tepat. Bagi Kelsen, norma sah karena dibuat dengan cara dan oleh pejabat yang ditentukan norma superior. Tanpa mata rantai itu, Peraturan Bupati tidak punya dasar keabsahan.
    C. Kurang tepat
    Pasal 8 UU 12/2011 mengakui peraturan bupati bila diperintahkan peraturan lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Tidak tercantum dalam Pasal 7 tidak berarti tidak sah.
    D. Kurang tepat
    Perda dibentuk DPRD bersama kepala daerah. Mengganti nama tanpa menempuh cara pembentukannya tidak memberi keabsahan.

    Dibahas di unit Jenis dan hierarki peraturan.

  12. Soal 12

    Seorang mahasiswa berkata, "Hukum acara pidana itu hukum formil, jadi tidak mungkin termasuk hukum publik." Bagaimana menilai pernyataan itu?

    1. A. Benar, karena satu aturan hanya boleh masuk satu golongan agar tata hukum tetap rapi.
    2. B. Keliru, karena kedua pasangan memakai ukuran berbeda sehingga hukum acara pidana bisa sekaligus formil dan publik.
    3. C. Benar, karena hukum publik hanya berisi larangan dan sanksi, sedangkan prosedur selalu urusan privat.
    4. D. Keliru, karena hukum acara pidana sebenarnya hukum materiil yang menentukan hak-hak terdakwa.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Keliru. Tiap pembidangan memakai ukuran sendiri, jadi satu aturan wajar masuk beberapa golongan menurut ukuran yang berbeda.
    B. Benar
    Tepat. Menurut fungsinya ia formil karena mengatur cara menegakkan hukum pidana; menurut kepentingan dan pihak yang memulai perkara ia publik.
    C. Kurang tepat
    Keliru. Hukum publik juga memuat prosedur, misalnya cara negara menyidik dan menuntut; prosedur tidak otomatis privat.
    D. Kurang tepat
    Keliru. Hukum acara pidana memang memuat hak terdakwa dalam proses, tetapi fungsinya mengatur jalannya penegakan hukum pidana, sehingga ia hukum formil.

    Dibahas di unit Pembidangan hukum.

  13. Soal 13

    Hakim Ratna menerima gugatan pembagian keuntungan dari kanal video yang dikelola dua sahabat. Anggap tidak ada aturan yang mengatur khusus hal itu. Ratna berniat menyatakan tidak dapat memutus karena undang-undang belum mengaturnya. Bagaimana sikap itu dinilai?

    1. A. Tepat, sebab hakim dalam sistem hukum tertulis hanya menerapkan undang-undang yang sudah ada.
    2. B. Keliru, sebab pengadilan wajib memeriksa dan mengadili perkara walaupun hukumnya tidak ada atau kurang jelas.
    3. C. Tepat, asalkan Ratna menyarankan para pihak meminta DPR membuat undang-undang baru.
    4. D. Keliru, sebab Ratna wajib memperluas arti kata "persekutuan" sampai perkara itu masuk ke dalamnya.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Keliru. Itu sikap legisme yang sudah ditinggalkan, dan hukum positif Indonesia justru melarang penolakan perkara dengan dalih semacam itu.
    B. Benar
    Tepat. Pasal 10 ayat (1) UU 48/2009 mewajibkan Ratna mengadili. Karena aturannya tidak ada, ia mengisi kekosongan dengan konstruksi hukum.
    C. Kurang tepat
    Keliru. Menunggu undang-undang baru sama dengan menolak memutus perkara, dan itu dilarang bagi pengadilan.
    D. Kurang tepat
    Kewajiban mengadili memang ada, tetapi tidak menentukan satu metode. Bila peristiwanya tidak tertampung kata aturan mana pun, yang dipakai adalah konstruksi, bukan perluasan kata yang dipaksakan.

    Dibahas di unit Penemuan hukum: penafsiran.

  14. Soal 14

    Hakim Wulan memeriksa gugatan penyewa gudang yang diusir pemilik baru. Pemilik lama menghibahkan gudang itu, sedangkan Pasal 1576 KUHPerdata hanya menyebut penjualan. Langkah awal yang tepat bagi Wulan adalah …

    1. A. Menolak gugatan, karena hibah tidak diatur dan hakim tidak boleh mengisi kekosongan undang-undang.
    2. B. Menafsirkan kata "dijual" secara gramatikal sampai kata itu mencakup hibah.
    3. C. Mengakui adanya kekosongan dan menimbang analogi atau a contrario berdasarkan alasan Pasal 1576.
    4. D. Menyerahkan pilihan metode kepada para pihak, karena konstruksi hanya sah bila mereka menyetujuinya.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Keliru. Pasal 10 ayat (1) UU 48/2009 melarang pengadilan menolak perkara dengan dalih hukumnya tidak ada.
    B. Kurang tepat
    Keliru. Menurut bahasa, kata "dijual" tidak dapat menampung hibah, yang tidak memakai harga. Memaksakan arti itu bukan penafsiran lagi.
    C. Benar
    Tepat. Peristiwanya tidak ditampung kata aturan, sehingga yang diperlukan adalah konstruksi. Pilihan di antara kedua jalan itu ditentukan oleh alasan aturannya.
    D. Kurang tepat
    Keliru. Menemukan hukum adalah tugas hakim. Para pihak boleh berargumen, tetapi tidak menentukan metode yang dipakai.

    Dibahas di unit Penemuan hukum: konstruksi.

  15. Soal 15

    Seorang dosen menyimpulkan bahwa sistem hukum Negara A dan Negara B satu keluarga semata-mata karena keduanya berbahasa Inggris dan pernah dijajah Inggris. Apa kelemahan kesimpulan itu menurut ukuran pengelompokan keluarga hukum?

    1. A. Ia belum menguji sumber hukum yang diutamakan, cara bernalar, dan pranatanya; bahasa dan sejarah penjajahan hanya petunjuk awal.
    2. B. Ia keliru karena bahasa resmi adalah satu-satunya ukuran yang menentukan keluarga hukum.
    3. C. Kesimpulannya pasti benar karena bekas jajahan selalu meneruskan sistem hukum penjajahnya tanpa perubahan.
    4. D. Ia keliru karena keluarga hukum hanya ditentukan oleh ideologi negara, bukan oleh sejarahnya.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Benar
    Benar. Sejarah memang salah satu ukuran, tetapi keluarga hukum juga ditentukan oleh cara berpikir, pranata, sumber hukum, dan ideologi. Skotlandia, misalnya, berada di Inggris Raya tetapi sistem hukumnya campuran yang banyak dipengaruhi civil law.
    B. Kurang tepat
    Keliru. Bahasa bukan ukuran yang berdiri sendiri. Uji David memang menyinggung kosakata hukum, tetapi yang dimaksud adalah konsep hukumnya, bukan bahasa sehari-hari negara itu.
    C. Kurang tepat
    Keliru. Bekas jajahan bisa mengembangkan sistemnya sendiri. Amerika Serikat tetap dalam lingkup common law tetapi berkembang berbeda dari Inggris, dan Louisiana mempertahankan tradisi civil law dalam sistem campurannya.
    D. Kurang tepat
    Keliru. Ideologi hanya satu dari lima ukuran yang lazim dipakai. Sejarah tetap relevan, hanya tidak cukup bila dipakai sendirian.

    Dibahas di unit Sistem hukum dunia.

  16. Soal 16

    Dalam diskusi kelas, Sinta berkata: "Aliran pemikiran hukum yang benar hanya satu, jadi yang lain pasti salah." Tanggapan mana yang paling tepat?

    1. A. Benar, dan aliran yang benar adalah positivisme karena Indonesia menganut tradisi civil law.
    2. B. Keliru, karena aliran adalah jawaban berbeda atas pertanyaan yang sama dan lahir dari masalah zamannya, sehingga dalam praktik unsur beberapa aliran sering dipakai bersama.
    3. C. Benar, karena aliran yang lebih baru selalu menggantikan dan membatalkan aliran yang lebih lama.
    4. D. Keliru, karena aliran pemikiran hanya relevan untuk filsafat dan tidak berpengaruh pada cara hakim memutus.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Keliru. Tradisi civil law memang dekat dengan positivisme, tetapi undang-undang Indonesia sendiri meminta hakim menggali nilai yang hidup dalam masyarakat dan menegakkan keadilan.
    B. Benar
    Benar. Satjipto Rahardjo menekankan bahwa teori menjawab masalah pada zamannya. Hakim Indonesia berangkat dari undang-undang sekaligus diwajibkan menimbang nilai dan keadilan.
    C. Kurang tepat
    Keliru. Aliran lama tidak otomatis gugur. Hukum alam, misalnya, dikritik keras pada abad ke-19 tetapi gagasannya tetap hidup dalam pemikiran tentang hak asasi manusia.
    D. Kurang tepat
    Keliru. Kasus Pak Darto menunjukkan bahwa pandangan dasar tentang hukum menentukan pertanyaan apa yang diajukan hakim dan apa yang dianggap relevan.

    Dibahas di unit Aliran pemikiran hukum (pengantar).

  17. Soal 17

    Dalam contoh peraturan kawasan tanpa rokok di Lembah Hijau, pernyataan mana yang paling tepat?

    1. A. Peraturan itu sudah tidak berlaku karena mayoritas orang di terminal melanggarnya.
    2. B. Peraturan itu valid dan mengikat, tetapi efektivitasnya rendah karena jarak besar antara aturan dan perilaku.
    3. C. Peraturan itu tidak valid karena belum pernah ada sanksi yang dijatuhkan.
    4. D. Peraturan itu efektif karena sudah dimuat dalam Lembaran Daerah.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Keliru. Efektivitas yang rendah tidak menghapus keberlakuan yuridis; peraturan tetap mengikat sampai dicabut atau dibatalkan.
    B. Benar
    Tepat. Keberlakuan yuridis diukur dari pembentukan dan pengundangan; efektivitas diukur dari perilaku nyata.
    C. Kurang tepat
    Keliru. Validitas tidak bergantung pada pernah tidaknya sanksi dijatuhkan, tetapi pada pembentukan yang sah.
    D. Kurang tepat
    Keliru. Pemuatan dalam Lembaran Daerah membuat peraturan berlaku dan mengikat, bukan membuatnya ditaati.

    Dibahas di unit Kesadaran, ketaatan, dan penegakan hukum.

Mau latihan lebih banyak?

Setiap unit punya bacaan singkat, soal seperti ini, dan kuis. Unit pertama gratis.

Mulai unit pertama