Pasal 2 UU 48/2009 Kekuasaan Kehakiman
Bunyi pasal
(1) Peradilan dilakukan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".
(2) Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.
(3) Semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang.
(4) Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.
Teks dari Justisio, dicek 19 November 2026. Baca peraturan lengkapnya dan perubahannya di Justisio.
Pelajari pasal ini
- Gambaran hukum acara perdata, Pengantar Hukum Indonesia
- Filsafat dan filsafat hukum, Filsafat Hukum
- Aliran kritis dan interdisipliner, Filsafat Hukum
- Teori keadilan, Filsafat Hukum
- Hukum progresif dan Pancasila, Filsafat Hukum
- Filsafat hukum dalam putusan, Filsafat Hukum
- Antropologi hukum, Sosiologi, Antropologi & Psikologi Hukum
- Pengantar dan asas, Hukum Acara Pidana
- Pengertian, sumber, dan asas, Hukum Acara Perdata
- Acara khusus, Hukum Acara Perdata
- Perdata: pembuktian, kesimpulan, putusan, Praktik Peradilan
- Persidangan elektronik, Praktik Peradilan
- Bahasa putusan dan dokumen litigasi, Bahasa Hukum