Contoh soal Hukum dan HAM

16 soal pilihan ganda. Jawab dulu, lalu buka pembahasannya untuk melihat alasan setiap pilihan.

  1. Soal 1

    Seorang pejabat berkata, "Hak asasi itu pemberian undang-undang, jadi DPR boleh menghapusnya kapan saja dengan undang-undang baru." Mengapa pernyataan ini keliru menurut UU 39/1999?

    1. A. Karena hak asasi hanya dapat dihapus dengan perubahan UUD, bukan dengan undang-undang.
    2. B. Karena HAM melekat pada hakikat manusia dan diakui, bukan diciptakan, oleh negara.
    3. C. Karena HAM hanya mengikat negara asing yang menandatangani DUHAM.
    4. D. Karena HAM hanya berlaku bagi warga negara yang memenuhi kewajiban dasarnya.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Keliru. Masalahnya bukan bentuk peraturan; HAM menurut UU 39/1999 memang tidak dapat dihapus oleh peraturan mana pun.
    B. Benar
    Benar. Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 UU 39/1999 menyebut HAM melekat secara kodrati, sehingga negara mengakui dan melindunginya, bukan memberikannya.
    C. Kurang tepat
    Keliru. Pasal 1 angka 1 UU 39/1999 justru mewajibkan negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang di Indonesia menghormati HAM.
    D. Kurang tepat
    Keliru. Kewajiban dasar adalah pasangan hak, bukan syarat untuk memilikinya; HAM melekat pada setiap manusia.

    Dibahas di unit Konsep, sejarah, dan generasi HAM.

  2. Soal 2

    Menurut John Locke, mengapa manusia membentuk pemerintahan?

    1. A. Untuk menerima hak-hak yang sebelumnya tidak mereka miliki.
    2. B. Untuk menyerahkan seluruh haknya kepada penguasa demi ketertiban.
    3. C. Untuk menjalankan kehendak umum yang mengatasi hak individu.
    4. D. Untuk melindungi hak atas hidup, kebebasan, dan milik yang sudah dimiliki dalam keadaan alamiah.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Keliru. Locke berpendapat hak atas hidup, kebebasan, dan milik sudah ada sebelum negara.
    B. Kurang tepat
    Keliru. Penyerahan total kepada penguasa lebih dekat dengan Hobbes; Locke justru membatasi penguasa.
    C. Kurang tepat
    Keliru. Gagasan kehendak umum dikenal dari Rousseau, bukan inti argumen Locke tentang hak.
    D. Benar
    Benar. Karena itu pemerintah yang melanggar hak tersebut mengkhianati tujuan pembentukannya.

    Dibahas di unit Konsep, sejarah, dan generasi HAM.

  3. Soal 3

    Pernyataan mana yang paling tepat tentang dokumen-dokumen abad ke-17 dan ke-18 seperti Bill of Rights 1689 dan Deklarasi Prancis 1789?

    1. A. Dokumen itu sudah menjamin hak setiap manusia tanpa kecuali, termasuk perempuan dan budak.
    2. B. Dokumen itu adalah perjanjian internasional yang mengikat banyak negara.
    3. C. Dokumen itu tonggak pembatasan kekuasaan, tetapi cakupan "manusia" pemegang haknya masih sempit.
    4. D. Dokumen itu terutama mengatur hak ekonomi dan sosial seperti jaminan sosial.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Keliru. Deklarasi Amerika hidup berdampingan dengan perbudakan, dan Deklarasi Prancis tidak memberi perempuan hak pilih.
    B. Kurang tepat
    Keliru. Dokumen itu naskah nasional; HAM baru menjadi standar internasional setelah Perang Dunia II.
    C. Benar
    Benar. Sejarah HAM adalah perluasan bertahap tentang siapa yang dihitung sebagai pemegang hak.
    D. Kurang tepat
    Keliru. Dokumen itu terutama memuat kebebasan dan pembatasan kekuasaan, yaitu hak sipil dan politik.

    Dibahas di unit Konsep, sejarah, dan generasi HAM.

  4. Soal 4

    Pemerintah Kabupaten Sukamaju membangun pengolahan limbah untuk menjamin air sungai bersih bagi seluruh warga. Hak yang dilayani program ini paling dekat dengan generasi berapa menurut pembagian Vasak?

    1. A. Generasi pertama, karena menyangkut kebebasan warga dari campur tangan negara.
    2. B. Generasi kedua saja, karena hanya menyangkut pelayanan kesehatan individu.
    3. C. Generasi ketiga, karena hak atas lingkungan hidup yang sehat termasuk hak solidaritas.
    4. D. Generasi keempat versi Jimly, karena menyangkut hubungan antara negara dan rakyat.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Keliru. Program itu menuntut negara bertindak, bukan menahan diri.
    B. Kurang tepat
    Keliru. Lingkungan yang sehat dinikmati bersama, bukan layanan untuk orang perorangan.
    C. Benar
    Benar. Vasak menggolongkan hak atas lingkungan dalam generasi ketiga; Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 juga menjaminnya.
    D. Kurang tepat
    Keliru. Generasi keempat versi Jimly justru menyangkut hubungan horizontal, misalnya antara korporasi dan konsumen.

    Dibahas di unit Konsep, sejarah, dan generasi HAM.

  5. Soal 5

    Seorang pejabat menolak kritik atas penahanan sewenang-wenang dengan berkata, "Itu ukuran Barat; budaya kami mendahulukan ketertiban." Kritik terhadap relativisme mana yang paling tepat untuk menanggapinya?

    1. A. Klaim budaya sering diucapkan penguasa untuk menjaga kekuasaan, bukan oleh orang yang haknya dilanggar.
    2. B. Relativisme tidak dapat diterapkan karena Indonesia belum meratifikasi satu pun perjanjian HAM.
    3. C. Budaya Indonesia memang tidak mengenal nilai ketertiban sama sekali.
    4. D. Relativisme hanya berlaku untuk hak generasi ketiga, bukan untuk kebebasan pribadi.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Benar
    Benar. Kritik ini, yang juga disuarakan dalam rapat perubahan UUD 1945, mempersoalkan siapa yang mewakili budaya.
    B. Kurang tepat
    Keliru. Faktanya keliru, dan argumen itu tidak menjawab soal siapa yang berbicara atas nama budaya.
    C. Kurang tepat
    Keliru. Kritik terhadap relativisme tidak menyangkal nilai ketertiban; ia menolak nilai itu dipakai membenarkan pelanggaran.
    D. Kurang tepat
    Keliru. Perdebatan universalisme dan relativisme tidak dibagi menurut generasi hak.

    Dibahas di unit Konsep, sejarah, dan generasi HAM.

  6. Soal 6

    Apa perbedaan pokok DUHAM 1948 dan ICCPR 1966 dari segi kekuatan mengikat?

    1. A. DUHAM adalah deklarasi yang tidak diratifikasi, sedangkan ICCPR mengikat negara yang mengesahkannya.
    2. B. DUHAM mengikat semua negara sebagai perjanjian, sedangkan ICCPR hanya pedoman moral.
    3. C. Keduanya sama-sama deklarasi, hanya berbeda tahun penerimaannya.
    4. D. Keduanya baru mengikat bila disalin ke dalam UUD negara masing-masing.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Benar
    Benar. Perjanjian mengikat negara yang menyatakan setuju terikat; deklarasi Majelis Umum tidak diratifikasi.
    B. Kurang tepat
    Keliru. Justru ICCPR yang berbentuk perjanjian; DUHAM berbentuk resolusi Majelis Umum.
    C. Kurang tepat
    Keliru. ICCPR adalah kovenan, yaitu perjanjian yang diratifikasi oleh negara.
    D. Kurang tepat
    Keliru. Perjanjian mengikat negara sejak ia mengikatkan diri, tanpa harus disalin ke dalam UUD.

    Dibahas di unit Instrumen internasional.

  7. Soal 7

    DPRD Kabupaten Lembah Hijau (fiktif) mengesahkan perda yang melarang kelompok minoritas tertentu membuka usaha. Bupati menolak bertanggung jawab karena perda itu buatan DPRD. Bagaimana menilai sikap itu?

    1. A. Benar, karena Pasal 8 UU 39/1999 hanya membebani Pemerintah, bukan DPRD.
    2. B. Keliru, karena perda adalah tindakan negara dan pemerintah daerah tetap terikat kewajiban HAM.
    3. C. Benar, karena kewajiban HAM baru muncul setelah ada putusan pengadilan.
    4. D. Keliru, karena hanya Presiden yang mengemban kewajiban HAM di Indonesia.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Keliru. Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 menempatkan tanggung jawab pada negara, sehingga semua organ, termasuk pembentuk perda, terikat.
    B. Benar
    Benar. Tanggung jawab ada pada negara sebagai satu kesatuan, terutama pemerintah, sehingga pembentukan dan pelaksanaan perda sama-sama tindakan negara.
    C. Kurang tepat
    Keliru. Kewajiban negara melekat sejak hak diakui; putusan pengadilan hanya salah satu sarana menegakkannya.
    D. Kurang tepat
    Keliru. Kewajiban itu tidak terbatas pada Presiden; pemerintah daerah, DPR, DPRD, dan pengadilan juga bertindak atas nama negara.

    Dibahas di unit Kewajiban negara.

  8. Soal 8

    Mr. Kenji, warga negara Jepang yang bekerja di Surabaya, ditahan tanpa dasar hukum yang jelas. Ia ingin mendalilkan pelanggaran hak konstitusional. Bagaimana kedudukannya?

    1. A. Ia tidak dapat memakai Bab XA karena seluruh hak di dalamnya hanya untuk warga negara.
    2. B. Ia dapat memakai Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena hak atas kepastian hukum yang adil diberikan kepada setiap orang.
    3. C. Ia hanya dapat memakai Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 tentang kesamaan kedudukan di dalam hukum.
    4. D. Ia dapat memakai Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 karena semua hak dalam satu pasal berlaku sama.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Keliru. Sebagian besar hak dalam Bab XA dirumuskan untuk "setiap orang", termasuk orang asing.
    B. Benar
    Benar. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 memakai subjek "setiap orang", sehingga orang asing di Indonesia ikut terlindungi.
    C. Kurang tepat
    Keliru. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 justru dirumuskan untuk warga negara; yang dapat ia pakai adalah pasal dengan subjek "setiap orang".
    D. Kurang tepat
    Keliru. Ayat (3) Pasal 28D UUD 1945 khusus untuk warga negara, berbeda dari ayat (1).

    Dibahas di unit HAM dalam UUD 1945.

  9. Soal 9

    Seorang pegawai kelurahan lalai mencatat kelahiran anak Bu Ratna sehingga anak itu tidak punya akta, padahal semua syarat lengkap. Pengaduan Bu Ratna ke atasan pegawai itu didiamkan selama setahun. Mengapa peristiwa ini dapat memenuhi pengertian pelanggaran HAM dalam Pasal 1 angka 6 UU 39/1999?

    1. A. Karena setiap kesalahan pegawai negeri otomatis merupakan pelanggaran HAM.
    2. B. Karena kelalaian aparat menghalangi hak anak dan pengaduan Bu Ratna tidak memperoleh penyelesaian yang adil.
    3. C. Karena pelanggaran HAM hanya dapat dilakukan oleh aparat negara, bukan oleh orang biasa.
    4. D. Karena pelanggaran HAM selalu memerlukan kesengajaan pelaku.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Keliru. Kesalahan administrasi yang segera diperbaiki lewat mekanisme yang ada belum tentu pelanggaran HAM.
    B. Benar
    Benar. Pasal 1 angka 6 UU 39/1999 mencakup kelalaian dan mensyaratkan tidak adanya penyelesaian hukum yang adil dan benar; keduanya ada di sini.
    C. Kurang tepat
    Keliru. Pasal 1 angka 6 UU 39/1999 menyebut seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara, jadi orang biasa pun dapat menjadi pelaku.
    D. Kurang tepat
    Keliru. Rumusan Pasal 1 angka 6 UU 39/1999 justru menyebut perbuatan yang tidak disengaja dan kelalaian.

    Dibahas di unit UU 39/1999.

  10. Soal 10

    Seorang petugas lembaga pemasyarakatan memukuli seorang narapidana sampai cacat karena dendam pribadi. Tidak ada pola serupa di tempat lain. Bagaimana kualifikasi peristiwa ini?

    1. A. Pelanggaran HAM yang berat, karena penyiksaan disebut dalam penjelasan Pasal 104 UU 39/1999.
    2. B. Tindak pidana dan pelanggaran HAM, tetapi bukan pelanggaran HAM yang berat karena bukan bagian dari serangan yang meluas atau sistematis.
    3. C. Genosida, karena korbannya cacat seumur hidup.
    4. D. Bukan pelanggaran HAM sama sekali, karena pelakunya bertindak atas dendam pribadi.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Keliru. Penjelasan Pasal 104 hanya contoh lama; UU 26/2000 membatasi pelanggaran HAM berat pada genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
    B. Benar
    Benar. Penyiksaan baru menjadi kejahatan terhadap kemanusiaan bila dilakukan sebagai bagian dari serangan semacam itu terhadap penduduk sipil.
    C. Kurang tepat
    Keliru. Genosida mensyaratkan maksud menghancurkan suatu kelompok, bukan beratnya luka satu korban.
    D. Kurang tepat
    Keliru. Motif pribadi tidak menghapus pelanggaran HAM; aparat yang menganiaya tahanan tetap melanggar hak atas rasa aman.

    Dibahas di unit Pelanggaran HAM berat dan pengadilannya.

  11. Soal 11

    Pemerintah Negara Arunika (fiktif) membayar santunan kepada keluarga korban pembantaian di masa pemerintahan lama, tetapi menolak membuka arsip dan menolak menuntut siapa pun. Keluarga korban menyebut santunan itu "uang tutup mulut". Kritik itu paling tepat dijelaskan dengan gagasan apa?

    1. A. Rekonsiliasi dalam arti sempit sudah tercapai, sehingga tuntutan lain tidak relevan.
    2. B. Pilar keadilan transisional saling bergantung, sehingga pemulihan tanpa kebenaran dan keadilan kehilangan maknanya.
    3. C. Hak atas pemulihan lebih tinggi dari hak atas keadilan, sehingga santunan sudah cukup.
    4. D. Kejahatan itu sudah kedaluwarsa, sehingga hanya santunan yang mungkin.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Keliru. Rekonsiliasi sempit menyangkut rujuknya pihak yang bersengketa; ia tidak menjawab tuntutan kebenaran dan keadilan korban.
    B. Benar
    Benar. Ganti rugi yang dipisahkan dari pengungkapan kebenaran dan penuntutan mudah dibaca sebagai pembelian diam korban.
    C. Kurang tepat
    Keliru. Kerangka PBB tidak menyusun keempat hak secara bertingkat; semuanya dituntut bersama.
    D. Kurang tepat
    Keliru. Pelanggaran HAM berat lazim dinyatakan tidak mengenal kedaluwarsa, dan fakta tidak menyebut alasan kedaluwarsa.

    Dibahas di unit Penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu.

  12. Soal 12

    Pemerintah Kota Bukit Harapan (fiktif) menyediakan loket khusus bagi lansia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas di kantor pelayanan kependudukan. Seorang warga muda menggugat karena merasa didiskriminasi. Bagaimana menilai kebijakan itu?

    1. A. Kebijakan itu diskriminatif karena Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 melarang pembedaan atas dasar apa pun.
    2. B. Kebijakan itu sah karena merupakan perlakuan khusus untuk mencapai persamaan menurut Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 41 ayat (2) UU 39/1999.
    3. C. Kebijakan itu sah hanya bila warga muda juga diberi loket khusus.
    4. D. Kebijakan itu tidak relevan dengan HAM karena hanya soal administrasi.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Keliru. Larangan diskriminasi menyasar pembedaan yang mengurangi hak; Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 justru membenarkan perlakuan khusus untuk mencapai persamaan.
    B. Benar
    Benar. Loket khusus adalah kemudahan pelayanan bagi kelompok yang disebut undang-undang, bukan pengurangan hak warga lain.
    C. Kurang tepat
    Keliru. Perlakuan khusus memang ditujukan kepada kelompok tertentu; menyamakan semua orang justru mengembalikan persamaan formal.
    D. Kurang tepat
    Keliru. Pelayanan publik yang setara termasuk pemenuhan hak, dan perlakuan khusus diatur dalam UUD 1945 serta UU 39/1999.

    Dibahas di unit Kelompok rentan.

  13. Soal 13

    Rina, warga keturunan Arab, ditolak bekerja di sebuah toko karena agamanya, bukan karena etnisnya. Aturan mana yang paling tepat menjadi dasar perlindungannya?

    1. A. UU 40/2008, karena undang-undang itu mengatur semua bentuk diskriminasi.
    2. B. Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 dan UU 39/1999, yang melarang diskriminasi atas dasar apa pun termasuk agama.
    3. C. Tidak ada dasar hukum, karena toko adalah pihak swasta yang bebas memilih karyawan.
    4. D. CERD, karena konvensi itu mencakup pembedaan berdasarkan agama.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Keliru. UU 40/2008 hanya menangani diskriminasi berdasarkan ras dan etnis; agama berada di luar cakupannya.
    B. Benar
    Benar. Pasal 28I ayat (2) memakai frasa "atas dasar apa pun", dan definisi diskriminasi di UU 39/1999 menyebut agama sebagai salah satu dasarnya.
    C. Kurang tepat
    Keliru. Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 juga memberi hak atas perlindungan dari diskriminasi oleh pihak lain, sehingga negara wajib melindungi dari diskriminasi oleh swasta.
    D. Kurang tepat
    Keliru. CERD mencakup ras, warna kulit, keturunan, serta asal kebangsaan atau etnis, bukan agama.

    Dibahas di unit Nondiskriminasi.

  14. Soal 14

    Pemerintah daerah mewajibkan seluruh pegawainya menandatangani pernyataan bahwa mereka "tidak meyakini" ajaran sebuah aliran tertentu. Bagaimana menilainya?

    1. A. Sah bila dituangkan dalam peraturan daerah, karena Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 membolehkan pembatasan.
    2. B. Tidak sah, karena yang dibatasi adalah keyakinan batin, yang termasuk hak yang tidak dapat dikurangi.
    3. C. Sah, karena pegawai negeri tunduk pada disiplin yang lebih ketat daripada warga biasa.
    4. D. Tidak sah hanya karena pernyataan itu dibuat tanpa persetujuan DPRD.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Keliru. Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 mensyaratkan undang-undang dan hanya berlaku untuk wujud lahir; keyakinan batin tidak dapat dibatasi.
    B. Benar
    Benar. Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 menggolongkan kemerdekaan pikiran dan hati nurani serta hak beragama sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.
    C. Kurang tepat
    Keliru. Disiplin pegawai dapat mengatur perilaku dalam jabatan, bukan isi keyakinan batin.
    D. Kurang tepat
    Keliru. Persoalannya bukan prosedur; bahkan dengan undang-undang pun keyakinan batin tidak boleh dipaksa.

    Dibahas di unit Kebebasan sipil di era digital.

  15. Soal 15

    Pak Bambang mengajukan permohonan pelindungan ke LPSK dua pekan sebelum UU 3/2026 berlaku. LPSK baru memutus permohonannya sebulan kemudian. Undang-undang mana yang dipakai untuk memutus permohonan itu?

    1. A. UU 3/2026, karena keputusan LPSK dibuat setelah undang-undang baru berlaku.
    2. B. UU 13/2006 sebagaimana diubah UU 31/2014, karena permohonannya diajukan sebelum UU 3/2026 berlaku.
    3. C. Pak Bambang boleh memilih undang-undang yang paling menguntungkan baginya.
    4. D. Permohonannya gugur dan harus diajukan ulang karena undang-undang lama sudah dicabut.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Keliru. Pasal 73 UU 3/2026 mengaitkan hukum yang berlaku dengan saat permohonan diajukan, bukan saat keputusan dibuat.
    B. Benar
    Benar. Pasal 73 UU 3/2026 menyatakan permohonan yang diajukan sebelum undang-undang ini berlaku diproses berdasarkan undang-undang lama.
    C. Kurang tepat
    Keliru. Pilihan hukum yang paling menguntungkan dikenal dalam hukum pidana materiil, sedangkan Pasal 73 UU 3/2026 menetapkan satu aturan peralihan yang tegas.
    D. Kurang tepat
    Keliru. Pencabutan oleh Pasal 77 UU 3/2026 tidak menggugurkan permohonan yang sedang berjalan; Pasal 73 justru menjaganya.

    Dibahas di unit Pelindungan saksi dan korban.

  16. Soal 16

    Seorang mahasiswa berpendapat bahwa perusahaan tidak mungkin melanggar HAM karena hanya negara yang terikat perjanjian HAM. Tanggapan mana yang paling tepat?

    1. A. Pendapat itu benar, karena UNGP pun menyatakan perusahaan tidak punya kaitan apa pun dengan HAM.
    2. B. Pendapat itu terlalu sempit, karena UU 39/1999 menyebut setiap orang wajib menghormati HAM dan UNGP menetapkan tanggung jawab perusahaan untuk menghormatinya.
    3. C. Pendapat itu keliru, karena UNGP adalah perjanjian internasional yang ditandatangani perusahaan.
    4. D. Pendapat itu keliru, karena sejak 2011 perusahaan memikul kewajiban hukum internasional yang sama dengan negara.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Keliru. UNGP justru merumuskan tanggung jawab perusahaan untuk menghormati HAM dalam pilar kedua.
    B. Benar
    Benar. Pasal 1 angka 1 dan angka 6 UU 39/1999 tidak membatasi pelanggar pada aparat, dan pilar kedua UNGP berlaku bagi semua perusahaan.
    C. Kurang tepat
    Keliru. UNGP disahkan Dewan HAM PBB sebagai prinsip panduan, bukan perjanjian yang ditandatangani perusahaan.
    D. Kurang tepat
    Keliru. UNGP sengaja membedakan kewajiban negara dari tanggung jawab perusahaan dan tidak menciptakan kewajiban hukum internasional baru.

    Dibahas di unit Bisnis dan HAM.

Mau latihan lebih banyak?

Setiap unit punya bacaan singkat, soal seperti ini, dan kuis. Unit pertama gratis.

Mulai unit pertama