Contoh soal Pengantar Hukum Indonesia

15 soal pilihan ganda. Jawab dulu, lalu buka pembahasannya untuk melihat alasan setiap pilihan.

  1. Soal 1

    Dimas berkata, "KUHPerdata masih berlaku karena Indonesia masih terikat pada hukum Belanda." Tanggapan mana yang paling tepat?

    1. A. Dimas benar, karena kitab itu disusun dan diberlakukan oleh pemerintah Belanda.
    2. B. Isi kitab itu warisan kolonial, tetapi daya berlakunya sekarang bersumber dari UUD 1945.
    3. C. KUHPerdata berlaku karena masyarakat Indonesia sudah menerimanya sebagai kebiasaan.
    4. D. KUHPerdata tidak berlaku lagi sejak Proklamasi dan hanya dipakai hakim sebagai bacaan.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Keliru. Asal-usul isi tidak menentukan daya berlakunya sekarang; sejak Proklamasi, keabsahan peraturan bersumber dari tata hukum Indonesia.
    B. Benar
    Benar. Peraturan lama diteruskan oleh kehendak negara Indonesia lewat aturan peralihan dan dapat diganti pembentuk undang-undang Indonesia.
    C. Kurang tepat
    Keliru. Daya berlakunya tidak bergantung pada penerimaan sebagai kebiasaan, melainkan pada ketentuan peralihan dalam konstitusi.
    D. Kurang tepat
    Keliru. Proklamasi tidak menghapus peraturan lama; KUHPerdata tetap bagian dari tata hukum Indonesia.

    Dibahas di unit Tata hukum dan sejarahnya.

  2. Soal 2

    Pada 1870, parlemen Belanda mengubah satu ketentuan BW yang berlaku di Negeri Belanda. Tuan De Wit, orang Belanda di Batavia, membuat perjanjian sehari setelah perubahan itu. Ketentuan mana yang berlaku baginya?

    1. A. BW Hindia Belanda yang lama, sampai pemerintah kolonial membuat peraturan yang menyesuaikannya.
    2. B. Ketentuan BW Belanda yang baru, karena asas konkordansi membuatnya berlaku otomatis.
    3. C. Hukum adat Batavia, karena perjanjian dibuat di wilayah Hindia Belanda.
    4. D. Tidak ada hukum yang berlaku, karena terjadi kekosongan hukum antara dua aturan.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Benar
    Benar. Konkordansi adalah pedoman bagi pembentuk peraturan kolonial; undang-undang Belanda tidak otomatis berlaku di koloni.
    B. Kurang tepat
    Keliru. Hukum bagi orang Eropa di koloni dituangkan dalam peraturan tersendiri, bukan berlaku langsung dari Belanda.
    C. Kurang tepat
    Keliru. Bagi golongan Eropa berlaku hukum yang dikonkordansikan, bukan hukum adat.
    D. Kurang tepat
    Keliru. Aturan lama tetap berlaku sampai diganti; tidak ada kekosongan.

    Dibahas di unit Tata hukum dan sejarahnya.

  3. Soal 3

    Clara lahir di Bandung pada 1910 dari ibu Sunda dan ayah Belanda yang mengakuinya secara sah. Termasuk golongan apa Clara menurut Pasal 163 IS?

    1. A. Bumiputera, karena ia lahir di Hindia Belanda dari ibu penduduk asli.
    2. B. Eropa, karena ia anak yang diakui ayah Eropa.
    3. C. Timur Asing, karena ia keturunan campuran.
    4. D. Ia baru masuk golongan tertentu setelah memilih saat dewasa.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Keliru. Tempat lahir dan asal ibu tidak menentukan bila ia diakui ayah Eropa.
    B. Benar
    Benar. Anak yang diakui ayah Eropa dan lahir di Hindia Belanda dihitung golongan Eropa.
    C. Kurang tepat
    Keliru. Timur Asing meliputi orang seperti Tionghoa, Arab, dan India, bukan keturunan campuran Eropa dan Bumiputera.
    D. Kurang tepat
    Keliru. Golongan ditentukan oleh peraturan, bukan pilihan saat dewasa.

    Dibahas di unit Tata hukum dan sejarahnya.

  4. Soal 4

    Pada 1925 di Medan, Hendrik (golongan Eropa) dan Ucok (Bumiputera) bersama-sama mencuri barang dari gudang. Mana pernyataan yang tepat tentang hukum pidana materiil yang berlaku bagi mereka?

    1. A. Keduanya dinilai dengan WvS yang sama, karena sejak 1918 hukum pidana sudah berlaku bagi semua golongan.
    2. B. Hendrik dinilai dengan hukum pidana Belanda dan Ucok dengan hukum pidana adat.
    3. C. Ucok dapat memilih hukum pidana Eropa dengan menundukkan diri.
    4. D. Keduanya dinilai dengan hukum adat Batak, karena perbuatan dilakukan di Medan.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Benar
    Benar. Berbeda dengan hukum perdata, hukum pidana materiil sudah disatukan bagi semua golongan sejak 1 Januari 1918.
    B. Kurang tepat
    Keliru. Pembedaan seperti ini sudah ditinggalkan untuk hukum pidana materiil sejak 1918.
    C. Kurang tepat
    Keliru. Penundukan diri menyangkut hukum perdata dan dagang, bukan hukum pidana.
    D. Kurang tepat
    Keliru. Tempat perbuatan tidak menentukan, dan hukum pidana yang berlaku bagi semua golongan saat itu adalah WvS.

    Dibahas di unit Tata hukum dan sejarahnya.

  5. Soal 5

    KUHP nasional berlaku sejak 2 Januari 2026. Pada Maret 2026, Bayu melakukan pencurian. Dapatkah WvS lama diterapkan kepadanya berdasarkan Aturan Peralihan UUD 1945?

    1. A. Dapat, karena Aturan Peralihan meneruskan semua peraturan kolonial tanpa batas waktu.
    2. B. Tidak dapat, karena untuk hukum pidana sudah diadakan yang baru menurut UUD.
    3. C. Dapat, asalkan hakim menganggapnya lebih adil.
    4. D. Tidak dapat, karena Aturan Peralihan sudah dihapus dalam perubahan UUD 1945.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Keliru. Aturan Peralihan meneruskan peraturan lama hanya "selama belum diadakan yang baru".
    B. Benar
    Benar. Unsur "selama belum diadakan yang baru" tidak lagi terpenuhi setelah KUHP nasional berlaku.
    C. Kurang tepat
    Keliru. Untuk perbuatan sesudah KUHP nasional berlaku, dasar pemidanaannya KUHP nasional, bukan pilihan bebas hakim atas aturan yang sudah diganti.
    D. Kurang tepat
    Keliru. Aturan Peralihan tidak dihapus; Pasal I-nya tetap meneruskan peraturan yang belum diganti.

    Dibahas di unit Tata hukum dan sejarahnya.

  6. Soal 6

    Michael lahir sebagai warga negara asing, lalu disahkan sebagai warga negara Indonesia sesuai undang-undang. Bagaimana kedudukannya dalam hukum dibanding warga negara lain?

    1. A. Sama, karena ia warga negara menurut Pasal 26 ayat (1) UUD 1945 dan semua warga negara bersamaan kedudukannya menurut Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.
    2. B. Lebih rendah, karena hanya orang bangsa Indonesia asli yang menjadi warga negara penuh.
    3. C. Ia masuk golongan Eropa atau Timur Asing sesuai asal negaranya.
    4. D. Ia tetap orang asing sampai tinggal di Indonesia selama satu generasi.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Benar
    Benar. UUD 1945 tidak membedakan warga negara menurut asal-usul atau cara memperoleh kewarganegaraan dalam kedudukan hukumnya.
    B. Kurang tepat
    Keliru. Pasal 26 ayat (1) UUD 1945 menyebut orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara juga.
    C. Kurang tepat
    Keliru. Penggolongan Pasal 163 IS tidak dikenal UUD 1945.
    D. Kurang tepat
    Keliru. Kewarganegaraan diperoleh lewat pengesahan menurut undang-undang, bukan lewat lamanya keluarga menetap.

    Dibahas di unit Tata hukum dan sejarahnya.

  7. Soal 7

    Kementerian Hukum mengumumkan bahwa seluruh hukum acara perdata akan disusun dalam satu kitab baru dan HIR akan diganti dalam sepuluh tahun. Menurut rumusan Padmo Wahjono, pengumuman itu paling tepat disebut apa?

    1. A. Hukum yang sedang berlaku (ius constitutum), karena HIR masih dipakai pengadilan.
    2. B. Kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, dan isi hukum yang akan dibentuk.
    3. C. Politik praktis, karena diumumkan oleh lembaga pemerintah.
    4. D. Penafsiran hukum, karena kementerian menjelaskan arti HIR.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Keliru. Pengumuman itu berbicara tentang hukum yang akan dibentuk, bukan isi hukum yang kini berlaku.
    B. Benar
    Benar. Pengumuman itu menetapkan bentuk (satu kitab), arah (mengganti HIR), dan waktu pembentukan hukum baru.
    C. Kurang tepat
    Keliru. Yang menentukan adalah isinya: kebijakan tentang hukum, bukan perebutan kekuasaan antarpartai.
    D. Kurang tepat
    Keliru. Pengumuman itu tidak menafsirkan pasal HIR, melainkan memutuskan arah pembentukan hukum baru.

    Dibahas di unit Politik hukum dan pembangunan hukum nasional.

  8. Soal 8

    Sebuah undang-undang membentuk badan pengawas baru dan menentukan wewenangnya. Setahun kemudian badan itu menolak permohonan sertifikasi PT Arunika tanpa menyebut alasan. Bagaimana kedua peristiwa itu dipetakan menurut pembedaan Oppenheim?

    1. A. Keduanya bahan HTN, karena keduanya menyangkut badan negara.
    2. B. Pembentukan badan bahan HTN, penolakan permohonan bahan HAN.
    3. C. Pembentukan badan bahan HAN, karena dilakukan lewat peraturan pemerintah.
    4. D. Keduanya bahan hukum perdata, karena PT Arunika badan hukum perdata.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Keliru. Menyangkut badan negara belum cukup; penolakan permohonan adalah wewenang yang sedang dijalankan terhadap warga, jadi negara dalam keadaan bergerak.
    B. Benar
    Benar. Pembentukan dan pemberian wewenang menggambarkan negara dalam keadaan diam, sedangkan pemakaian wewenang terhadap PT Arunika menggambarkan negara dalam keadaan bergerak.
    C. Kurang tepat
    Keliru. Fakta menyebut undang-undang, dan yang menentukan bukan bentuk aturannya, melainkan apakah ia membentuk lembaga atau mengatur pemakaian wewenang.
    D. Kurang tepat
    Keliru. Kedudukan pemohon sebagai badan hukum perdata tidak mengubah sifat penolakan itu sebagai tindakan pemerintahan dalam hukum publik.

    Dibahas di unit Gambaran hukum tata negara dan administrasi negara.

  9. Soal 9

    Mengapa hukum waris dalam KUHPerdata ditempatkan di Buku II tentang benda, bukan di Buku I tentang orang?

    1. A. Karena hukum waris dalam KUHPerdata hanya mengatur peralihan tanah.
    2. B. Karena Buku I sudah dicabut seluruhnya oleh undang-undang perkawinan.
    3. C. Karena pembentuk BW memandang hak waris sebagai hak atas barang dan pewarisan sebagai cara memperoleh hak milik.
    4. D. Karena hukum waris termasuk hukum acara yang mengatur pembagian harta di pengadilan.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Keliru. Pewarisan mencakup seluruh harta kekayaan pewaris, bukan hanya tanah; lagi pula Buku II tidak lagi berlaku untuk tanah.
    B. Kurang tepat
    Keliru. UU Perkawinan hanya menggantikan ketentuan perkawinan sejauh diaturnya; Buku I tidak dicabut seluruhnya.
    C. Benar
    Benar. Pasal 528 KUHPerdata menyebut hak waris di antara hak atas barang, dan Pasal 584 menyebut pewarisan sebagai cara memperoleh hak milik.
    D. Kurang tepat
    Keliru. Hukum waris adalah hukum perdata materiil; cara berperkara di pengadilan diatur hukum acara perdata.

    Dibahas di unit Gambaran hukum perdata.

  10. Soal 10

    Pak Bonar, pemilik usaha penggilingan padi, membeli mesin dari sebuah perusahaan. Mesin itu ternyata cacat, dan KUHD tidak mengatur jual beli mesin. Aturan mana yang menjadi dasar hak Pak Bonar sebagai pembeli?

    1. A. KUHD saja, karena kedua pihak sama-sama menjalankan perusahaan.
    2. B. KUHPerdata, karena KUHD tidak mengadakan penyimpangan khusus tentang jual beli itu.
    3. C. Kebiasaan dagang saja, karena tidak ada kitab yang mengatur jual beli antarpengusaha.
    4. D. KUHD secara analogi, karena hukum dagang selalu mengesampingkan hukum perdata.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Keliru. Status pengusaha tidak membuat KUHD berlaku untuk hal yang tidak diaturnya; Pasal 1 KUHD justru membuka jalan ke KUHPerdata.
    B. Benar
    Benar. Menurut Pasal 1 KUHD, KUHPerdata berlaku di bidang dagang selama KUHD tidak mengatur secara menyimpang.
    C. Kurang tepat
    Keliru. Jual beli diatur KUHPerdata, dan aturan itu berlaku juga bagi pengusaha.
    D. Kurang tepat
    Keliru. Asas lex specialis hanya bekerja bila ada aturan khusus; tanpa aturan khusus, aturan umum yang dipakai.

    Dibahas di unit Gambaran hukum dagang dan bisnis.

  11. Soal 11

    Rani memaafkan Doni yang mencuri ponselnya, lalu meminta polisi menghentikan perkara. Apakah permintaan itu dengan sendirinya menghentikan perkara?

    1. A. Ya, karena dalam hukum pidana korbanlah yang menentukan apakah pelaku dituntut.
    2. B. Ya, karena setiap tindak pidana pada dasarnya delik aduan.
    3. C. Tidak, karena pencurian bukan delik aduan sehingga penuntutannya tidak bergantung pada kehendak korban.
    4. D. Tidak, karena pemaafan korban tidak pernah berpengaruh apa pun dalam perkara pidana.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Keliru. Hukum pidana adalah hukum publik; di luar delik aduan, negara yang menuntut.
    B. Kurang tepat
    Keliru. Pasal 24 KUHP mensyaratkan delik aduan ditentukan secara tegas dalam undang-undang, dan pencurian tidak ditentukan demikian.
    C. Benar
    Benar. Pemaafan Rani dapat dipertimbangkan, misalnya dalam mekanisme keadilan restoratif, tetapi tidak dengan sendirinya mengakhiri perkara.
    D. Kurang tepat
    Keliru. Pemaafan korban termasuk hal yang wajib dipertimbangkan hakim dalam pemidanaan, walaupun tidak menghentikan perkara.

    Dibahas di unit Gambaran hukum pidana dan acara pidana.

  12. Soal 12

    Dewi dan dua saudaranya sepakat tentang siapa saja ahli waris ayah mereka. Mereka hanya butuh pernyataan pengadilan untuk mengurus balik nama rumah. Bentuk apa yang tepat?

    1. A. Gugatan Dewi terhadap kedua saudaranya, karena pengadilan hanya dapat menjatuhkan putusan dalam gugatan.
    2. B. Permohonan, yang diakhiri dengan penetapan, karena tidak ada sengketa dan hanya ada pemohon.
    3. C. Laporan ke kantor pertanahan, karena pengadilan hanya memeriksa perkara yang mengandung sengketa.
    4. D. Gugatan terhadap kantor pertanahan, karena setiap perkara perdata harus mempunyai tergugat.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Keliru. Tidak ada sengketa di antara mereka; menjadikan saudara sebagai tergugat menciptakan sengketa yang tidak ada.
    B. Benar
    Benar. Perkara voluntaria tidak mengandung sengketa, punya pemohon tanpa tergugat, dan diakhiri dengan penetapan.
    C. Kurang tepat
    Keliru. Hukum acara perdata juga mengatur tuntutan hak tanpa sengketa lewat permohonan.
    D. Kurang tepat
    Keliru. Permohonan tidak memerlukan tergugat; kantor pertanahan juga tidak bersengketa dengan mereka.

    Dibahas di unit Gambaran hukum acara perdata.

  13. Soal 13

    Seorang kepala daerah yang sedang digugat menelepon ketua pengadilan negeri dan meminta agar perkara itu "diatur" supaya pemerintah daerah menang. Ketua pengadilan negeri menolak. Bagaimana kedudukan perbuatan kepala daerah itu?

    1. A. Boleh, karena kepala daerah juga penyelenggara negara yang bertanggung jawab atas kepentingan umum.
    2. B. Dilarang sebagai campur tangan dalam urusan peradilan, dan bila disengaja dapat dipidana.
    3. C. Tidak bermasalah, karena ketua pengadilan negeri menolak sehingga tidak ada akibatnya.
    4. D. Hanya pelanggaran kode etik hakim, sehingga cukup dilaporkan ke Komisi Yudisial.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Keliru. Kepala daerah berada di luar kekuasaan kehakiman, dan campur tangannya dilarang apa pun alasannya.
    B. Benar
    Benar. Pasal 3 ayat (2) dan (3) UU 48/2009 melarang campur tangan pihak luar dan mengancamnya dengan pidana.
    C. Kurang tepat
    Keliru. Larangan menyasar perbuatan campur tangan itu sendiri, bukan hanya campur tangan yang berhasil.
    D. Kurang tepat
    Keliru. Pelakunya bukan hakim; kode etik hakim tidak mengikat kepala daerah, sedangkan larangan Pasal 3 UU 48/2009 mengikat setiap orang.

    Dibahas di unit Kekuasaan kehakiman dan lingkungan peradilan.

  14. Soal 14

    Pada 1955, Raden Sastro, seorang Bumiputera, membeli sebidang tanah eigendom dari seorang warga Belanda di Bandung. Menurut sistem dualisme, hukum apa yang mengatur tanah itu?

    1. A. Hukum adat, karena pembelinya termasuk golongan Bumiputera.
    2. B. Hukum barat dalam Buku II KUHPerdata, karena statusnya tetap tanah hak barat.
    3. C. Hukum adat, karena pernyataan domein menjadikan semua tanah milik negara.
    4. D. Hukum agraria nasional, karena Agrarische Wet sudah berlaku.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Keliru. Dalam hukum tanah lama, yang menentukan adalah status tanahnya, bukan golongan pemegangnya.
    B. Benar
    Benar. Tanah eigendom adalah tanah hak barat, sehingga tetap tunduk pada hukum barat walaupun pemegangnya Bumiputera.
    C. Kurang tepat
    Keliru. Pernyataan domein mengenai tanah yang tidak dapat dibuktikan sebagai eigendom, sedangkan tanah ini justru eigendom.
    D. Kurang tepat
    Keliru. Agrarische Wet adalah hukum kolonial; hukum agraria nasional baru lahir dengan UUPA tahun 1960.

    Dibahas di unit Gambaran hukum agraria, adat, dan Islam.

  15. Soal 15

    Negara Lumeria meratifikasi sebuah konvensi hak anak. Hakim-hakimnya menolak menerapkan konvensi itu dalam perkara sampai parlemen membuat undang-undang pelaksananya. Pendekatan apa yang tercermin?

    1. A. Monisme dengan primat hukum internasional.
    2. B. Monisme dengan primat hukum nasional.
    3. C. Dualisme.
    4. D. Pacta sunt servanda.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Keliru. Menurut monisme, perjanjian yang sudah diratifikasi langsung menjadi bagian hukum nasional tanpa undang-undang pelaksana.
    B. Kurang tepat
    Keliru. Monisme dalam bentuk apa pun memandang kedua hukum sebagai satu tata hukum, sehingga tidak menuntut transformasi.
    C. Benar
    Benar. Dualisme memandang hukum internasional dan hukum nasional sebagai dua sistem terpisah, sehingga perjanjian harus ditransformasikan dulu.
    D. Kurang tepat
    Keliru. Asas ini menyatakan perjanjian mengikat para pihaknya, bukan teori tentang hubungan hukum internasional dan hukum nasional.

    Dibahas di unit Hukum internasional dalam tata hukum Indonesia.

Mau latihan lebih banyak?

Setiap unit punya bacaan singkat, soal seperti ini, dan kuis. Unit pertama gratis.

Mulai unit pertama