Pasal 50 UU 48/2009 Kekuasaan Kehakiman
Bunyi pasal
(1) Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
(2) Tiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh ketua serta hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang.
Teks dari Justisio, dicek 19 November 2026. Baca peraturan lengkapnya dan perubahannya di Justisio.
Pelajari pasal ini
- Sumber hukum, Pengantar Ilmu Hukum
- Gambaran hukum acara perdata, Pengantar Hukum Indonesia
- Gambaran hukum agraria, adat, dan Islam, Pengantar Hukum Indonesia
- Filsafat dan filsafat hukum, Filsafat Hukum
- Mazhab sejarah, Filsafat Hukum
- Sociological jurisprudence dan realisme hukum, Filsafat Hukum
- Hukum progresif dan Pancasila, Filsafat Hukum
- Filsafat hukum dalam putusan, Filsafat Hukum
- Penalaran deduktif, Logika, Penalaran & Argumentasi Hukum
- Penalaran induktif dan analogi, Logika, Penalaran & Argumentasi Hukum
- Kesesatan berpikir, Logika, Penalaran & Argumentasi Hukum
- Struktur argumentasi, Logika, Penalaran & Argumentasi Hukum
- Argumentasi dalam putusan, Logika, Penalaran & Argumentasi Hukum
- Praktik menulis, Logika, Penalaran & Argumentasi Hukum
- Sejarah, sistematika, dan pluralisme, Hukum Perdata
- Tiga sistem hukum keluarga dan waris, Hukum Keluarga & Waris
- Waris adat, Hukum Keluarga & Waris
- Pengertian, sumber, dan asas, Hukum Acara Perdata
- Putusan, Hukum Acara Perdata
- Perdata: pembuktian, kesimpulan, putusan, Praktik Peradilan
- Bahasa putusan dan dokumen litigasi, Bahasa Hukum