Pasal 11 UUD 1945
Bunyi pasal
(1) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.
(2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
(3) Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang.
Teks dari Justisio, dicek 19 November 2026. Baca peraturan lengkapnya dan perubahannya di Justisio.
Pelajari pasal ini
- Sumber hukum, Pengantar Ilmu Hukum
- Hukum internasional dalam tata hukum Indonesia, Pengantar Hukum Indonesia
- Unsur negara, Ilmu Negara
- Hakikat dan tujuan negara, Ilmu Negara
- Pemisahan dan pembagian kekuasaan, Ilmu Negara
- Instrumen internasional, Hukum dan HAM
- Sumber dan subjek, Hukum Perdagangan & Bisnis Internasional
- Presiden dan Wakil Presiden, Hukum Tata Negara
- Perubahan iklim dan hukum lingkungan internasional, Hukum Lingkungan & Sumber Daya Alam
- Hakikat dan dasar mengikat, Hukum Internasional
- Hukum perjanjian internasional (pengantar), Hukum Internasional
- Pembuatan perjanjian, Hukum Perjanjian Internasional
- Pengesahan di Indonesia, Hukum Perjanjian Internasional