Pasal 20 UUD 1945
Bunyi pasal
(1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.
(2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
(3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.
(4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.
(5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.
Teks dari Justisio, dicek 19 November 2026. Baca peraturan lengkapnya dan perubahannya di Justisio.
Pelajari pasal ini
- Jenis dan hierarki peraturan, Pengantar Ilmu Hukum
- Gambaran hukum tata negara dan administrasi negara, Pengantar Hukum Indonesia
- Objek dan kedudukan ilmu negara, Ilmu Negara
- Sistem pemerintahan, Ilmu Negara
- Pemisahan dan pembagian kekuasaan, Ilmu Negara
- Konstitusi dan konstitusionalisme, Ilmu Negara
- Positivisme hukum, Filsafat Hukum
- Pengertian, objek, dan sumber HTN, Hukum Tata Negara
- DPR dan DPD, Hukum Tata Negara
- Keadaan bahaya dan Perppu, Hukum Tata Negara
- Teori konstitusi dan konstitusionalisme, Hukum Konstitusi, Lembaga Negara & Ilmu Perundang-undangan
- Teori lembaga negara, Hukum Konstitusi, Lembaga Negara & Ilmu Perundang-undangan
- Pembahasan, pengesahan, pengundangan, Hukum Konstitusi, Lembaga Negara & Ilmu Perundang-undangan
- Proses dan aktor legislasi, Perancangan Peraturan Perundang-undangan
- Kerangka peraturan, Perancangan Peraturan Perundang-undangan