Pasal 24A UUD 1945
Bunyi pasal
(1) Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.
(2) Hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.
(3) Calon hakim agung diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.
(4) Ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung.
(5) Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang.
Teks dari Justisio, dicek 19 November 2026. Baca peraturan lengkapnya dan perubahannya di Justisio.
Pelajari pasal ini
- Jenis dan hierarki peraturan, Pengantar Ilmu Hukum
- Pembidangan hukum, Pengantar Ilmu Hukum
- Gambaran hukum tata negara dan administrasi negara, Pengantar Hukum Indonesia
- Kekuasaan kehakiman dan lingkungan peradilan, Pengantar Hukum Indonesia
- Pemisahan dan pembagian kekuasaan, Ilmu Negara
- Hukum alam, Filsafat Hukum
- Positivisme hukum, Filsafat Hukum
- Hukum sebagai sistem, Sosiologi, Antropologi & Psikologi Hukum
- Pengertian, objek, dan sumber HTN, Hukum Tata Negara
- Kekuasaan kehakiman, Hukum Tata Negara
- Pemerintahan daerah dalam UUD, Hukum Tata Negara
- Teori lembaga negara, Hukum Konstitusi, Lembaga Negara & Ilmu Perundang-undangan
- Teori perundang-undangan, Hukum Konstitusi, Lembaga Negara & Ilmu Perundang-undangan
- Jenis, hierarki, dan materi muatan, Hukum Konstitusi, Lembaga Negara & Ilmu Perundang-undangan
- Pengujian peraturan, Hukum Konstitusi, Lembaga Negara & Ilmu Perundang-undangan
- Produk hukum daerah dan pengawasannya, Hukum Pemerintahan Daerah