Pasal 10 UU 48/2009 Kekuasaan Kehakiman
Bunyi pasal
(1) Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.
Teks dari Justisio, dicek 19 November 2026. Baca peraturan lengkapnya dan perubahannya di Justisio.
Pelajari pasal ini
- Pengertian, fungsi, dan tujuan hukum, Pengantar Ilmu Hukum
- Sumber hukum, Pengantar Ilmu Hukum
- Pembidangan hukum, Pengantar Ilmu Hukum
- Penemuan hukum: penafsiran, Pengantar Ilmu Hukum
- Penemuan hukum: konstruksi, Pengantar Ilmu Hukum
- Sistem hukum dunia, Pengantar Ilmu Hukum
- Aliran pemikiran hukum (pengantar), Pengantar Ilmu Hukum
- Gambaran hukum acara perdata, Pengantar Hukum Indonesia
- Gambaran hukum agraria, adat, dan Islam, Pengantar Hukum Indonesia
- Filsafat dan filsafat hukum, Filsafat Hukum
- Positivisme hukum, Filsafat Hukum
- Mazhab sejarah, Filsafat Hukum
- Sociological jurisprudence dan realisme hukum, Filsafat Hukum
- Hukum progresif dan Pancasila, Filsafat Hukum
- Pluralisme hukum, Sosiologi, Antropologi & Psikologi Hukum
- Penalaran deduktif, Logika, Penalaran & Argumentasi Hukum
- Penalaran induktif dan analogi, Logika, Penalaran & Argumentasi Hukum
- Tiga sistem hukum keluarga dan waris, Hukum Keluarga & Waris
- Waris adat, Hukum Keluarga & Waris
- Peradilan adat, Hukum Adat
- Pengertian, sumber, dan asas, Hukum Acara Perdata
- Acara khusus, Hukum Acara Perdata