Pasal 2 KUHP (UU 1/2023)
Bunyi pasal
(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini.
(2) Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa.
(3) Ketentuan mengenai tata cara dan kriteria penetapan hukum yang hidup dalam masyarakat diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Teks dari Justisio, dicek 19 November 2026. Baca peraturan lengkapnya dan perubahannya di Justisio.
Pelajari pasal ini
- Manusia, masyarakat, dan kaidah, Pengantar Ilmu Hukum
- Sumber hukum, Pengantar Ilmu Hukum
- Pembidangan hukum, Pengantar Ilmu Hukum
- Penemuan hukum: konstruksi, Pengantar Ilmu Hukum
- Sistem hukum dunia, Pengantar Ilmu Hukum
- Aliran pemikiran hukum (pengantar), Pengantar Ilmu Hukum
- Kesadaran, ketaatan, dan penegakan hukum, Pengantar Ilmu Hukum
- Gambaran hukum pidana dan acara pidana, Pengantar Hukum Indonesia
- Gambaran hukum agraria, adat, dan Islam, Pengantar Hukum Indonesia
- Mazhab sejarah, Filsafat Hukum
- Sociological jurisprudence dan realisme hukum, Filsafat Hukum
- Hukum progresif dan Pancasila, Filsafat Hukum
- Hukum dan moral, Filsafat Hukum
- Filsafat hukum dalam putusan, Filsafat Hukum
- Hukum dan perubahan sosial, Sosiologi, Antropologi & Psikologi Hukum
- Pluralisme hukum, Sosiologi, Antropologi & Psikologi Hukum
- Penelitian sosio-legal, Sosiologi, Antropologi & Psikologi Hukum
- Kelompok rentan, Hukum dan HAM
- Asas legalitas dan hukum yang hidup, Hukum Pidana (Asas-Asas)
- Pengertian dan corak hukum adat, Hukum Adat
- Sejarah dan teori, Hukum Adat
- Delik adat dan KUHP baru, Hukum Adat
- Metode mempelajari hukum adat, Hukum Adat