Pasal 24C UUD 1945
Bunyi pasal
(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
(2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.
(3) Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang
oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.
(4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi.
(5) Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.
(6) Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.
Teks dari Justisio, dicek 19 November 2026. Baca peraturan lengkapnya dan perubahannya di Justisio.
Pelajari pasal ini
- Jenis dan hierarki peraturan, Pengantar Ilmu Hukum
- Gambaran hukum tata negara dan administrasi negara, Pengantar Hukum Indonesia
- Kekuasaan kehakiman dan lingkungan peradilan, Pengantar Hukum Indonesia
- Pemisahan dan pembagian kekuasaan, Ilmu Negara
- Negara hukum dan demokrasi, Ilmu Negara
- Konstitusi dan konstitusionalisme, Ilmu Negara
- Positivisme hukum, Filsafat Hukum
- Hukum sebagai sistem, Sosiologi, Antropologi & Psikologi Hukum
- HAM dalam UUD 1945, Hukum dan HAM
- Pengertian, objek, dan sumber HTN, Hukum Tata Negara
- Kekuasaan kehakiman, Hukum Tata Negara
- Pemilu dan partai politik, Hukum Tata Negara
- Hak konstitusional warga, Hukum Tata Negara
- Keadaan bahaya dan Perppu, Hukum Tata Negara
- Teori konstitusi dan konstitusionalisme, Hukum Konstitusi, Lembaga Negara & Ilmu Perundang-undangan
- Teori lembaga negara, Hukum Konstitusi, Lembaga Negara & Ilmu Perundang-undangan
- Jenis, hierarki, dan materi muatan, Hukum Konstitusi, Lembaga Negara & Ilmu Perundang-undangan
- Pengujian peraturan, Hukum Konstitusi, Lembaga Negara & Ilmu Perundang-undangan
- Kedudukan dan kewenangan MK, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
- Sengketa kewenangan lembaga negara dan pembubaran partai politik, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
- Perselisihan hasil pemilu, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
- Pendapat DPR dalam pemakzulan dan tindak lanjut putusan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
- Mahkamah Konstitusi, Praktik Peradilan